Legal Analysts Wanted! Job description: Legal Analyst position with main responsibility in writing legal analyses of recent laws and regulations in the area of Indonesian General Corporate, Financial Services, Manufacturing & Industry, Oil & Gas, Telecommunication & Media, and also Corporate Lit...
Meminjam penjelasan dari artikel Ham dan Kebebasan Beragama di Indonesia. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...
Pada intinya pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal . Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP yang berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. s...
Sampai saat ini kita belum mempunyai pengaturan mengenai santet. Walaupun dalam RUU KUHPidana terdapat pengaturan berkaitan dengan tindak pidana santet, namun RUU KUHP ini belum disahkan. Saat ini untuk kriminalisasi terhadap praktek ilmu gaib diatur dalam Pasal 545-547 KUHP. Pasal 545 KUHP mela...
Gini gan.... Dalam kasus anak menjual narkotika, sesuai rumusan UU Narkotika diketahui bahwa semua orang tanpa kecuali dapat dijerat dengan UU Narkotika dengan penggunaan istilah "Setiap Orang". Selain itu, dalam hal tindak pidana yang terkait dengan anak, ada klausul khusus yang menya...
Sejak UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi, gan. Khusus utk masalah pensiun diatur dlm Pasal 167 UU Ketenagakerjaan. Ada bbrp cara ttg pensiun dlm Pasal ini, yaitu: 1. Dalam pasal itu dise...
Kalau dari ketentuan yang berlaku nih gan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada yang namanya fitnah, ada juga yang namanya pencemaran nama baik, keduanya diatur dalam pasal yang berbeda. Berikut ini bunyi pasalnya gan: Untuk perbuatan pidana fitnah, ada unsur-unsur yang ...
Jawaban 1. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dijelaksan tersebih dahulu. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK), hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sesuai dengan Penjelasan Pas...
Jadi gini gan, setiap konsumen, pengguna jasa telekomunikasi dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK ini menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Mara...
pertanyaan agan ini pendek tapi jawaban/penjelasannya bisa puanjang nih gan hehe. tapi untungnye kami udeh pernah jwb pertanyaan yg krg lbh sama dgn prtnyaan agan, cekidot gan:
- kl dr cerita ente gan, mnrt ane, masalah nyokap ente dan rentenir itu sebenernya masalah perdata (perjanjian utang-piutang), dan bukan masalah pidana. jd, kl nyokap ente ga bs atau telat bayar utangnye harusnya diselesaikan lewat jalur perdata yaitu melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. t...
menurut ane nih, pertanyaan agan di atas itu menyangkut aturan disiplin bagi PNS. Peraturan disiplin bagi PNS ini diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (PP 53/2010). Di PP 53/2010 ini diatur hal2 yg dilarang dilakukan PNS, termasuk dilarang melakukan suatu tindaka...
Kami pernah menjawab pertanyaan yg kurang lebih serupa spt yg agan tanyakan. Semoga penjelasan di bwh ini bs mnjwb pertanyaan agan juga ya:
Secara umum, hak2 konsumen diatur dlm UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang...
Jawaban : Untuk denda lalu lintas, yang menjadi acuan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009). Untuk pelanggaran terhadap rambu jalan, sanksinya diatur dalam pasal 287 ayat (1) UU 22/2009, yaitu: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Be...
Jangan lupa, PBB punya organ yang dinamakan Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ). Meski harus diakui, peranan ICJ tidak setegas peran pengadilan nasional per se. Kalau diingat kasus Sipadan Ligitan (Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan - Indonesia v. Malaysia...