Buat yang sudah bukan mahasiswa juga gapapa kok gan. Asalkan memang tau kualitas dari dosen yang dijagokan sama agan :) Nah, supaya agan bisa kasih penghargaan lebih ke dosen agan, kirim PM untuk vote ya gan :Yb Siap! Ditunggu gan vote-nya :) Sori banget gan, untuk dosen yang sudah almarhum t...
Gapapa gan, pokoknya yang judulnya dosen dan ngajar hukum. Mau ngajar di FISIP, di Ekonomi, asal dia dosen dan ngajar hukum (misal: hukum bisnis), ya gapapa gan, tetap bisa di-vote. Jangan lupa ikutin formatnya ya gan :genit Kami perjelas ketentuannya gan. Dosen yang bisa di-vote adalah dosen ...
Begini penjelasan singkat dari ane ttg KUHP, KUHAP, dan UUD gan: Segitu dulu penjelasan ane ya gan. semoga bisa dipahami :iloveindonesias Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan dise...
Untuk situs referensi hukum agan bisa ke www.hukumonline.com, di sana agan bisa dapatkan: - berita-berita hukum di rubrik Berita - tanya jawab masalah-masalah hukum di rubrik Klinik - peraturan perundang-undangan di rubrik Pusat Data - juga informasi tentang seminar, diskusi dan pelatihan berbag...
Merujuk ke penjelasan ane sebelumnya gan, Jika perusahaan agan sudah ada izin prinsipnya, berarti sudah ada SPPMA-nya. Karena untuk mendirikan suatu PMA, yang harus diperoleh terlebih dahulu ya SPPMA-nya gan. SPPMA dan izin prinsip itu tidak perlu diperpanjang gan. Mungkin yang dimaksud oleh bo...
Terima kasih atas pertanyaannya, Jika kami jabarkan, berikut ini poin-poin yg menjadi pertanyaan anda: 1. apakah addendum pada kontrak kerja diperbolehkan secara hukum, khususnya UU ketenagakerjaan? 2. apakah perusahaan diperkenankan secara hukum menahan ijazah karyawannya? Pertama, perlu kami t...
Kami tambahkan sedikit jawabannya ya agan R.1 :) Pada dasarnya, penahanan ijazah sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana karena perbuatan tersebut tidak diatur/dinyatakan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum P...
Bila mengacu ke Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), sebenarnya Indonesia bisa 'mendapatkan' kembali kopi toraja itu, gan. Pasal 22 ayat (3) TRIPs menyebutkan setiap anggota harus membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan...
Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta (RUU KPDIY), menurut pemberitaan hukumonline.com, masih dalam pembahasan di Komisi II DPR, dan belum disahkan (Beban Legislasi Anggota Dewan Tak Seragam). Hal itu juga ditegaskan dalam pidato Ketua DPR Marzuki Alie pa...
Sudah pernah dibahas di thread ini gan http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=14213161 silakan disimak ya :) (DK)
Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) berbeda dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (Izin Prinsip PMA) gan. Permohonan untuk mendapatkan SPPMA diajukan oleh setiap Perusahaan PMA yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia, yakni dengan mengajukan pendaftaran ke Badan Koordina...
Mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini kami kutip dari laman resmi Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id). Disebutkan bahwa untuk pembuatan IMB syaratnya adalah dengan melampirkan: - Formulir Permohonan IMB dan surat pernyataan tidak sengketa - Fotokopi KTP - Fotokopi Akte Pendi...
Di bawah ini ane kutipkan aturan penggunaan slip merah dan slip biru dalam tilang ya gans: Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas: Kete...
Di bawah ini penjelasan ane scr umum ya gans: Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yg mengatur soal pembelaan darurat spt kasus yg agan tanyain adalah Pasal 49 ayat (1) KUHP: Jadi, utk tahu apakah terhadap agan bisa diterapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP ttg pem...
Untuk agan tau, razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh polisi harus memenuhi prosedur yg diatur dlm Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (PP 42/1993). Kalau ada razia yg ga memenuhi prosedur yg diatur di PP 42/1993, berarti itu r...
Berdasarkan hukum administrasi negara, bila 'si pemegang kekuasaan' yg agan maksud gak memenuhi permohonan dalam jangka waktu yg ditentukan, maka hal itu dapat diartikan sebagai penolakan dari pejabat bersangkutan. Dan sikap demikian, seperti disinggung dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 1986...
Menurut ane gan, kasus si A melaporkan si B ke polisi, kemudian si B melaporkan balik si A dgn tuduhan pencemaran nama baik, TIDAK BISA diartikan spt yg agan tulis: mendingan ga usah ngelaporin tindak pidana drpd nanti dilaporin balik (dgn pencemaran nama baik). Menurut ane gan, pelajaran yg bis...
Salam kenal juga gan :shakehand2 Pada prinsipnya gan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) jo Pasal 1 huruf a PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP 8/1981) disebutkan: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan...