Kabar terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, yang menyatakan dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024 menimbulkan polemik dan pertanyaan serius terkait pengawasan Kemendagri dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejumlah pihak, termasuk Perhimpunan Aktivis 98, mengungkapkan pandangan mereka terkait hal ini.




Menurut Agung Wibowo Hadi, juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, munculnya pakta integritas Yan Piet Moso menangkan Ganjar merupakan bukti kegagalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam pernyataannya, Agung mengkritik Mendagri Tito Karnavian, menyatakan bahwa Tito gagal dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban sebagai institusi negara yang seharusnya memiliki otoritas dalam melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Apakah Mendagri gagal atau bermain mata dengan menempatkan Pj kepala daerah yang dipersiapkan untuk memenangkan calon tertentu pada Pilpres 2024 mendatang?" tanya Agung Wibowo Hadi dengan nada tajam. Ia menduga bahwa Mendagri bisa jadi "main mata" dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk mengamankan kemenangan calon tertentu pada Pemilu mendatang.

Atau mungkin, seperti yang diungkapkan Agung, ada indikasi bahwa Mendagri Tito Karnavian menempatkan Pj kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo. "Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ujarnya dengan skeptis.

Agung Wibowo Hadi juga menyatakan kekecewaannya terhadap Mendagri, dan menyebut bahwa Presiden Jokowi seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap Mendagri dan Pj kepala daerah yang ditempatkan di seluruh Indonesia. "Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil, dan aman," tandasnya.

Namun, Mahfud MD, Menko Polhukam yang juga merupakan calon wakil presiden, menilai bahwa tidak ada hukum yang dilanggar dalam pakta integritas Yan Piet Moso. Menurut Mahfud, pakta tersebut tidak melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini memberikan perspektif yang berbeda dan mengundang pertanyaan lebih lanjut terkait regulasi yang mengatur integritas ASN dalam konteks politik.




Pakta integritas yang dibuat Yan Piet Moso, yang menjanjikan dukungan 60 persen lebih untuk Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong, Papua Barat, telah beredar luas. Dokumen ini juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023 lalu.

Masyarakat Kaskus, apa pendapat Anda mengenai kontroversi ini? Bagikan opini dan pandangan Anda di thread ini! Mari kita diskusikan bersama apakah tindakan Yan Piet Moso dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah ataukah ini hanya sebatas perdebatan politik belaka.