JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengatakan, munculnya perintah revisi atas Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) menunjukkan manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan kurang baik. Pasalnya, bukan kali ini saja Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk merevisi aturan.

"Kasus revisi ini membuktikan bahwa manajemen pemerintahan Presiden Jokowi dan kantor kepresidenannya sendiri masih amburadul," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2015).

Menurut dia, kasus revisi seperti itu dapat diantisipasi apabila menteri di jajaran Kabinet Kerja mendengarkan aspirasi dari masyarakat bawah, terutama kalangan buruh. Selain itu, peraturan tersebut juga tidak perlu menjadi polemik apabila jajaran ring satu Istana Kepresidenan bersedia meneliti terlebih dahulu setiap usulan peraturan yang disodorkan menteri.

"Mensekab dan Mensesneg seharusnya tidak asal-asalan dalam menyodorkan dokumen apa pun yang memerlukan tandatangan Presiden. Keduanya atau salah satu dari keduanya wajib memperlajari muatan dokumen itu sebelum dibawa ke meja Presiden untuk ditandatangani," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden memerintahkan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 soal program Jaminan Hari Tua. Revisi itu dilakukan setelah kalangan pekerja memprotes PP itu.

Protes itu terkait ketentuan pencairan dana JHT, khususnya bagi pekerja peserta JHT yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja. (baca: Diprotes, Pemerintah Akhirnya Revisi Aturan soal Jaminan Hari Tua)

Revisi PP hanya menyangkut ketentuan pencairan JHT bagi pekerja peserta JHT yang terkena PHK atau berhenti bekerja sebelum 1 Juli 2015. Dengan demikian, pencairan JHT bagi pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja tidak perlu menunggu kepesertaan JHT selama 10 tahun.

Presiden juga pernah membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini. (baca: Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat)

Presiden menganggap tidak ada masalah secara substansial pada perpres itu karena pemberian bantuan uang muka mobil sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Namun, momentum penerbitan perpres itu dianggap tidak tepat.

Tak hanya itu. Perpres No 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, juga dicabut melalui penerbitan sejumlah perpres yang mengatur tiap-tiap kementerian. (baca: Di Balik Revisi dan Pencabutan Perpres Jokowi)

sumur: kompas.com