Sebagian pihak berharap rezim pemerintahan baru akan membawa perubahan bagi negeri ini kearah yang lebih baik, tapi sayang semua itu hanya sebatas mimpi. Pada penghujung tahun 2015 mendatang kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas Asean mulai berlaku. MEA ini bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara bebas, yang meliputi integrasi sejumlah sektor. Pelaksanaan MEA itu menuntut adanya liberalisasi perdagangan investasi, finansial, jasa, industri, pertanian, perikanan dan sektor- sektor lainnya. Sebelumnya, Indonesia pun terbukti tak berdaya ketika produk Cina membanjiri pasar Indonesia sejak pedagangan bebas Asean-Cina (ACFTA).

Perdagangan ini malah lebih menguntungkan Cina, ini bisa dilihat dari neraca perdagangan antar kedua negara, Indonesia selalu defisit. Indonesia juga terjerat perjanjian kerjasama Asia pasifik (APEC). Kesepakatan itu mengharuskan bea masuk barang impor hingga nol sampai 5 persen. Pemerintah melontarkan berbagai kebijakan yang bisa dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan liberalisasi diantaranya jaminan kemudahan bagi investor asing. Sehingga liberalisasi investasi akan membuka pintu lebar – lebar bagi masuknya investasi asing. Pemerintah baru telah menegaskan diri sebagai rezim liberal bahkan lebih liberal dari rezim sebelumnya.

Dari sini sudah bisa ditebak bahwa liberalisasi pada tahun 2015 akan semakin menjadi-jadi melanda semua sektor. Liberalisasi akan membawa sejumlah bahaya bagi negeri ini dan penduduknya, apalagi Indonesia dinilai belum siap menghadapi pasar bebas itu. Pada saat liberalisasi itu berjalan makin luas dan sempurna, Indonesia akan menjadi bulan-bulanan, Indonesia akan menjadi pasar, sumber bahan baku, sumber buruh murah, sementara posisi manajemen, jasa dan banyak profesi akan diserbu oleh orang asing. Liberalisasi perdagangan akan membuat harga produk luar lebih murah dari produk dalam negeri, akibatnya arus impor akan makin deras sementara arus ekspor tidak sebanding dengan peningkatan impor. Sebelumnya asing telah menguasai pengelolaan sumber daya alam negeri ini. Liberalisasi finansial dan investasi akan membuat asing semakin leluasa menguasai semua sektor kehidupan negeri ini, sehingga berbagai pelayanan publik akan berada dibawah penguasaan swasta (asing). Dengan semua itu, negeri ini akan semakin dicengkram oleh korporasi (perusahaan) asing. Korporasi asing akan semakin dalam mempengaruhi kebijakan negeri ini. Semua gambaran itu menunjukan penjajahan atas negeri ini. Semua itu akibat dari penerapan sistem kapitalisme – demokrasi. Untuk menghentikan liberalisasi dengan berbagai dampak buruk dan bahayanya harus dilakukan dengan menghentikan penerapan sistem kapitalisme – demokrasi dengan cara menerapkan syariah islam secara total dalam institusi pemerintahan khilafah ar – rasyidah ala minhaj nubuwah. Karena itu sudah semestinya kaum muslim serius dan sungguh-sungguh untuk saling bekerja sama berjuang dan berusaha untuk mewujudkan semua itu.