Nasib Beda dengan PPP Romy, Kubu Ical Ancam Gugat Menkum HAM



Jakarta - Golkar kubu Aburizal Bakrie tak menyangka Menkum HAM Yasonna Laoly bakal mengambil sikap netral dan tak mengesahkan salah satu munas Golkar. Kubu Ical yang sejak awal yakin bakal 'menang' di Kemenkum HAM pun mengancam akan menggugat sang menteri yang memperlakukan berbeda dengan PPP kub Romahurmuziy.

"Pertanyaan penting saya, mengapa Menkum HAM bersikap berbanding terbalik saat menyikapi PPP? Ada apa dengan Menkumham?," protes Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, kepada detukcom, Selasa (16/12/2014).

"Ketika itu, tanpa perintah islah Menkum HAM langsung dalam hitungan jam langsung keluarkan SK untuk PPP kubu Romahurmuziy? Pertanyaan penting saya, mengapa Menkum HAM bersikap berbanding terbalik saat menyikapi PPP? Ada apa dengan Menkumham?," sambung Bambang menggebu-gebu.

Tidak terima dengan ketidakadilan itu, Bambang pun mengancam akan melaporkan Kemenkum HAM ke jalur hukum. Lantaran Menkum HAM dianggap punya standar ganda dalam mengambil keputusan penting.

"Ketika itu, tanpa perintah islah Menkum HAM langsung dalam hitungan jam langsung keluarkan SK untuk PPP kubu Romahurmuziy? Kami tentu akan gugat sikap ambivalen Menkum HAM yang membahayakan pemerintahan Jokowi-JK itu," ancamnya.

Sebenarnya Menkum HAM sudah menjawab pertanyaan ini saat konferensi pers menyatakan menyerahkan penyelesaian kisruh Golkar ke internal beringin. Yasonna menegaskan perbedaan persoalan antara PPP dan Golkar.

"Pada hari yang sama saya dipaksa mengambil keputusan dua Munas (Golkar), PPP kan beda," jawab Menkum HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/12/2014). Dalam konferensi pers tersebut, Menkum HAM didampingi jajarannya.

Dalam kasus PPP, kubu Romahurmuziy lebih dulu melaporkan hasil Muktamar Surabaya ke Kemenkum HAM. Sementara itu kubu Djan Faridz baru menggelar muktamar di Jakarta setelah Menkum HAM mengesahkan hasil muktamar di Surabaya.

Dalam kasus dualisme Munas di Golkar, Menkum HAM tak ingin berpihak ke salah satu pihak. Karena kedua kubu, baik Munas Jakarta maupun Munas Bali sama-sama dipandang sah secara aturan.

"Pemerintah berdiri netral, senetral-netralnya," kata Yasonna.
(van/try)

Sumber:
http://m.detik.com/news/read/2014/12...50/2778752/10/


Menkum HAM: Senior Golkar Bisa Cari Solusi, Silakan Munas Islah



Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM memutuskan dualisme kepengurusan Partai Golkar diserahkan penyelesaiannya ke internal partai. Menkum Yasonna H Laoly menyebut sesepuh Golkar bisa berperan menjadi juru damai dua kubu yang berseteru Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

"Kita serahkan pada mekanisme kan ada Mahkamah Partai. Kalau masih tetap (ada) perbedaan pendapat, melalui pengadilan. Kecuali kedua belah pihak islah, hendak melakukan Munas islah, itu terserah internal. Kami tidak ingin mencampuri, pemerintah berdiri netral, senetral-netralnya dalam masalah ini," ujar Yasonna dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (16/126/2014).

Yasonna yakin Golkar bisa menyelesaikan kisruh internalnya. Tokoh senior Golkar juga bisa membantu penyelesaian konflik dua kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Ancol.

"Saya sangat percaya sebagai partai yang besar Golkar akan dapat menyelesaikan. Saya sangat yakin bahwa dua sahabat (Ical-Agung)ini akan bisa kembali duduk bersama. Tentunya barangkali dengan bantuan para senior Partai Golkar untukmencari solusi yang paling baik," imbuh dia.

Dalam penjelasannya, Menkum menyatakan pihaknya telah meneliti dokumen kepengurusan hasil dua Munas. Keduanya dianggap sah karena memenuhi persyaratan. Tapi Kemenkum menolak mengesahkan salah satu kepengurusan dan tetap berpegang pada kepengurusan Golkar hasil Munas Riau tahun 2009.

"(Munas Bali dan Munas Ancol, red) sah itu, 50 persen tambah 1 yang Ancol dan ada peserta dari Bali bedol desa kemari (Munas Jakarta). Saya sangat yakin, haqul yakiin teman-teman kita Golkar dapat menyelesaikan persoalan," ujar Yasonna.

Sumber:
http://m.detik.com/news/read/2014/12...19/2778773/10/


Dukung Sikap Menkum HAM Soal Golkar, Fadli Zon: Memang Sejalan dengan UU



Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang tidak memberi keputusan terkait dualisme kepengurusan hasil Munas Golkar sudah sejalan dengan Undang-Undang (UU). Ia sepakat bahwa permasalahan Golkar harusnya diselesaikan di internal.

"Itu memang sejalan dengan Undang-Undang (UU) karena urusan parpol itu urusan internal partai. Jadi menurut Undang-Undang Parpol, pemerintah tidak bisa intervensi karena masalah internal diselesaikan melalui mahkamah partai," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).

Fadli menganggap tugas pemerintah hanya sebatas administratif dan seharusnya tidak mencampuri konflik internal partai. Mahkamah Partai juga harus memutuskan sesuai AD/ART. Mahkamah Partai Golkar saat ini dipimpin oleh Muladi yang berada di kubu Ical.

"Jadi tindakan pemerintah bersifat administratif, kalau di Mahkamah Partai sudah selesai maka pemerintah hanya sifatnya administratif, tidak bisa mengakui ini itu. Mahkamah partai harus berpihak pada konsitusi partai dan AD/ART," ujar Waketum Gerindra ini.

Karena Menkum HAM tidak memberikan keputusan, pimpinan DPR pun masih mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie (Ical). Oleh sebab itu, surat dari kubu Agung terkait perombakan fraksi pun akan diabaikan.

"Yang legal sejauh ini kan Aburizal sebagai Ketum dan Idrus sebagai sekjen. Kalau mau menunggu setelah itu, tidak bisa perubahan-perubahan (fraksi) itu," ucapnya.

Fadli justru menyoroti perbedaan sikap Menkum di kasus Golkar dan PPP. Menkum sebelumnya sudah menjelaskan bahwa perbedaan perlakuan itu karena PPP kubu Romi menyerahkan susunan kepengurusan terlebih dahulu. Fadli menganggap alasan itu mengada-ada.

"Itu alasan dibuat-buat. Harusnya dianulir karena menyalahi UU," pungkasnya.

Sumber:
http://m.detik.com/news/read/2014/12...alan-dengan-uu


Tumban si Fadlizonk dukung MenKum HAM... Sepertinya ada apa-apanya...