DETIKISLAM.COM – Secara konstitusional Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahkan Negara luar pun mengakuinya. Namun secara hakiki Indonesia belum merdeka, mengapa? Karena Indonesia masih terjajah, bukan terjajah fisik namun terjajah pikirannya. Dalam KBBI kata “merdeka” diartikan sebagai bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun, dapat mengatur negaranya tanpa ada paksaan maupun tekanan pihak manapun, terbukti sekarang Indonesia belum merdeka.

Lagi-lagi rakyat yang jadi korban, korban apa? Ya, tentu korban para perampok SDA Negara kita tercinta ini. Sejak zamannya Indonesia merdeka hingga saat ini tak ada perubahan yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Para pemimpin Negara banyak yang hobi memakan uang rakyat, bahkan menjadi regulator untuk para perampok SDA Negara sendiri. Inikah yang dikatakan merdeka? Jika saja SDA Negara ini dikuasai oleh asing. Dalam UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 2 berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” serta ayat 3 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Apakah pasal ini betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang? Tentu jawabannya tidak, karena kekayaan seperti tambang emas di Papua dan tambang gas di Aceh dikuasai oleh asing.

Jika saja dulu masa presiden Soeharto dan Soekarno tidak mampu mensejahterakan rakyat, dianggap rezim yang korup, serta melanggar konstitusi, lain lagi dengan masa pemerintahan Megawati yang berani menjual aset Negara kepada asing yakni penjualan Indosat dengan alasan privatisasi. Bebeda debgan hal itu dimasa Gusdur pun berani menjual kapal tengker kepada pertamina. Sungguh ironi bukan?

Pada masa SBY berbagai korupsi pun kian menjadi hobi para penguasa elit yang memegang kekuasaan Negara. Ironisnya yang korupsi banyak anggota yang diusung oleh partainya sendiri. Pemilu 2014 rakyat berharap pada Jokowi-JK sebagai presiden baru. Berharap akan ada perubahan yang dapat mensejahterakan rakyat. Namun sangat disayangkan nampaknya rakyat akan kembali menelan kekecewaan. Sebelum sah menjadi presiden sudah berani mengusulkan akan berjanji menaikkan harga BBM.

Tentu kita masih ingat di masa pemerintahan SBY penah menaikkan harga BBM sebesar 33% pada tahun 2012 dengan alasan untuk menyelamatkan APBN. Tentu hal ini mendapat pertentangan dari pihak PDIP kala itu, bahkan saking getolnya dengan keputusan SBY, PDIP sampai menggerakkan massa. Alasannya kenaikan harga BBM akan menyusahkan rakyat, SEKARANG? Berbalik giliran PDIP yang mendesak agar Jokowi menaikkan harga BBM. Bukankah ini adalah hal yang sangat dusta? Rupanya Jokowi benar-benar ingin menaikkan harga BBM. Opsi kenaikan antara 500-3000 rupiah/liter (kontan.co.id). Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada semua sisi kehidupan. Jika harga BBM naik ongkos angkutan umum anak sekolah pun juga akan naik, kebutuhan pokok pun akan naik. Dapat dipastikan jumlah rakyat miskin akan meningkat ditambah dengan jumlah pengangguran yang meningkat.

Dalam pandangan Islam seluruh kekayaan Negara tidak berhak dimiliki oleh asing, jangankan dimiliki asing dikelola asing pun sangat tidak berhak. Karena itu adalah milik rakyat dan harus dikelola oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat. Jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan menerapkan syariah islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj nubuwwah sebagai wujud ketaqwaan penduduk negeri ini. Niscaya rakyat akan merasakan kebaikan dan kesejahteraan, bahkan akan dikaruniakan kekayaan yang melimpah, sesuai dengan Firman Allah :

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf : 96).[]Oleh : Yuliana (Pelajar SMK Pasuruan Jawa Timur)

Thu Dec 04 17:27:26 WIT 2014