Sabtu, 23 Agustus 2014 07:40 WIB | Insetyonoto/JIBI/Solopos |

Solopos.com, SEMARANG- Pemerintahan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng Satu tahun kinerja pemerintahan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dinilai belum membawa perubahan berarti bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada Sabtu (23/8/2014) ini, pemerintahan Ganjar yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko genap berusia satu tahun. Ganjar dan Heru dilantik pada 23 Agustus 2013.

Penilaian inidiungkapkan Pengamat Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono kepada Solopos.com di Semarang, Jumat (22/8). Buktinya, ujar dia, angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) tidak berkurangan, malah sebaliknya terjadi kenaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada Maret 2014 lalu jumlah penduduk miskin mencapai 4,836 juta orang, meningkatkan dibandingkan September 2013 sebanyak 4,811 juta orang.

selama satu tahun, lanjut dia, Ganjar masih meletakan dasar kebijakan, sehingga belum ada implementasi tindakan nyata.

“Secara angka dengan nilai skor 1-10, maka satu tahun pemerintahah Ganjar nilainya enam. Jadi kalau rapor tidak merah,” katanya.

Indikasi nilai enam itu, ujar Teguh, selain masalah kemiskinan, beberapa program yang telah dicanangkan gubernur belum terlaksana dengan baik, semisal tahun infrastruktur 2014.

Sebab fakta di lapangan infrastruktur jalan di beberapa daerah kondisinya masih terjadi kerusakan. Demikian pula dengan reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jateng belum berjalan sesuai harapan. “Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng masih setengah-tengah,” tandasnya.

Berantas Pungli
Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Gubernur, seperti mengungkap pungutan liar (pungli) di jembatan timbang yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatikan (Dishubkominfo) Jateng , ujar Teguh, tidak membawa dampak berarti dalam perbaikan birokrasi.

“Kasus pungli masih terjadi di tempat lain. Hal ini karena penanganan tidak sampai menyentuh level pimpinan,” ungkapnya.

Dosen FISIP Undip ini menyarankan supaya ke depan pemerintahan Ganjar bisa efektif supaya memberdayakan peran Wakil Gubernur (Wagub), Haru Sudjatmoko.

Wagub menangani masalah internal Pemprov Jateng, sedang gubernur yang ekternal, ke luar melakukan lobi dengan pemerintah pusat untuk mendukung anggaran dan program Pemprov serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bawah.

”Ganjar bisa belajar dari duet Jokowi dan FX Rudy Hadyatmo saat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solo yang membawa Solo maju,” saran Teguh.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jateng, A. Fikri Faqih menyatakan selama satu tahun pemerintahan Gubernur Ganjar masih melakukan penyesuaian. ”Belum masuk ke subtansi visi dan misi Gubernur,” ungkap dia.

Untuk itu pada tahun kedua dan seterusnya, politisi dari PKS ini meminta supaya gubernur bisa merelisasikan visi dan misi serta janji-janji pada kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013, semisal pengadaan kartu nelayan dan petani.

Gubernur ke depan juga perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mendukung program kerja Pemprov Jateng.

”Serta melakukan komunikasi yang baik dengan legislatif, jangan sampai ada rivalisasi antara Gubernur dan anggota DPRD Jatteng,” ujar Fikri.

Terpisah, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan waktu satu tahun memang tidak cukup untuk membenahi Jateng.
Namun, menurut dia, paling tidak sudah memiliki gambaran yang telah dipersiapkan seluruhnya selama satu tahun.

”Saya memang berbenah di dalam dulu [Pemprov Jateng] bila sudah tertata, tahun ke dua sudah lari,” tandas dia ketika ditemui Espos di ruang kerjanya, Jumat sore (22/8)
Editor: Rini Yustiningsih | dalam: Peristiwa |

Minggu, 24 Agustus 2014 10:15 WIB | Insetyonoto/JIBI/Solopos |
|

Solopos.com, SEMARANG — Pemerintahan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, genap berusia satu tahun pPada Sabtu (23/8/2014) ini. Ganjar Pranowo yang perpasangan dengan Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, dilantik pada 23 Agustus 2013. Ganjar berjanji akan berlari atau bergerak lebih cepat pada tahun kedua dalam periode pemerintahannya.

Berikut wawancara wartawan Solopos, Insetyonoto dengan Gubernur Jateng.

Satu tahun memimpin Jateng dinilai belum ada hasilnya?

Satu tahun tidak ada cukup memperbaiki Jawa Tengah (Jateng), tapi setidaknya sudah ada gambar yang lebih jelas. Dari seluruh yang telah saya persiapkan, ternyata temuan saya tidak harus dimulai dari apa yang telah dipersiapkan, tapi yang lain.

Paling urgen menurun saya, kita berbenah di dalam dulu [Pemerintah Provinsi Jateng]. Pembenahan di dalam ternyata disuport. Awalnya memang berat, maka saya digebuki di media, dihajar di awal tidak ada apa-apa oke, 100 hari Ganjar tidak apa-apa oke. Satu tahun Ganjar tidak ada apa-apa juga oke. Tapi saya sangat serius membenahi pemerintah, karena good governance dan clear governance sangat penting bagi saya, karena menjadi modal dasar menjalankan tugas.

Jadi pada tahun kedua sudah merupakan actionnya?

Sebenarnya ini [pada tahun pertama] sudah aktion juga, tapi nyambi karo nata sistemnya. Maka harapan saya tahun kedua sudah lari. Jadi istilah saya, satu tahun ini saya dan Pak Heru [Wakil Gubernur Jateng Haru Sudjatmoko] sudah cukup beradaptasi. Saya juga sudah nyaman dengan teman-teman, sehingga sudah ada kesepakatan bersama ke depan berbuat terbaik bagi rakyat Jateng.

Langkah ke depan yang akan dilakukan?

Tugas-tugas ke depan akan banyak sekali. Kalau dari sistem pemerintah sudah bagus, kompetensi pegawainya sudah bagus tinggal didorong saja, maka tahun infrastruktur kita genjot jebret. Berbicara nasib petani, nelayan, usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] jadi perhatian dengan meningkatkan sumber daya manusia [SDM].

Upaya mengatasi angka kemiskinan di Jateng?

Kemiskinan di Jateng dari hasil Badan Pusat Statistik [BPS] Jateng meningkat, tapi saya cari yang mlarat nggone neng ndi [miskin tempatnya di mana] belum ketemu. Saya kejar betul, akan meminta sensus BPS agar bisa fokus menangani kemiskinan.
Keseriusan melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jateng?

Kalau tidak serius melakukan reformasi birokrasi, saya tidak akan melakukan lelang terbuka jabatan pejabat eselon III dan IV, memang hasilnya belum sesuai harapan saya. Demikian pula dengan lelang terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng yang sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
Untuk melakukan reformasi birokrasi saya bekerjasama dengan tim dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Gajamada (UGM).
Ada hambatan yang dihadapi?

Hambatan selalu ada, tapi tidak perlu ditakuti. Hambatan itu saya ingin berlari kencang, tapi masih ada yang tidak bisa lari kencang, malah ada yang duduk-duduk tidak mau lari. Ya, yang larinya tidak kencang kita ukur kapasitasnya. Jadi nanti semua dikasih treatment, pelatihan kalau masih tidak bisa ya, dipinggirkan.
Editor: Adib M Asfar | dalam: Politik |