Basuki Sayangkan Pertamina Beri RFID di Mobil Mewah


Petugas mengisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke kendaraan yang telah dilengkapi radio frequency identification device (RFID) dalam simulasi uji coba RFID di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. | KOMPAS/PRIYOMBODO

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kebijakan Pertamina yang memasang alat radio frequency identification atau RFID di kendaraan pribadi dengan alasan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Basuki, pemasangan RFID yang dilakukan saat ini terhadap kendaraan pribadi tidak akan menyelesaikan masalah karena setiap tahun ada 1,2 juta mobil yang masuk ke Jakarta.

"Makanya kami menyayangkan program RFID Pertamina itu. Seharusnya bukan untuk mobil pribadi, melainkan untuk angkutan umum dan truk-truk," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Atas kebijakan RFID itu, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Basuki mewacanakan pencabutan subsidi BBM.

Pasalnya, selama ini, pihak yang menikmati BBM bersubsidi adalah warga pemilik kendaraan pribadi. Melalui wacana penghapusan pasokan BBM ke Jakarta, kemacetan akan menyebar ke daerah tetangga.

Apabila warga ingin masuk Jakarta, maka DKI menerapkan sistem jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP). Di samping itu, Basuki menginginkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan. Sebab, BBM bertimbal merupakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

Rencananya, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu akan dimulai secara bertahap. "Motor masih bisa pakai BBM subsidi. Cuma begitu ada bus tingkat gratis, motor enggak boleh masuk jalan itu," ujar Basuki.

Sekadar informasi, Pertamina sebagai pemilik proyek menargetkan pemasangan RFID secara nasional rampung pada 1 Juni 2014. Sasaran program ini secara nasional sebanyak 100 juta kendaraan dan lebih dari 5.027 SPBU di 33 provinsi.

Namun, hingga penghujung 2013 ini, pemasangan baru untuk sekitar 40.000 kendaraan di Jakarta dan 276 SPBU. Antrean panjang juga terjadi di pos-pos pemasangan.

Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...di.Mobil.Mewah


Basuki Pasang Badan Stop BBM Subsidi di Jakarta


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mencoba bus new metro mini yang terparkir di halaman Balaikota Jakarta, Selasa (10/12/2013). Bus itu merupakan prototype yang akan diajukan ke DKI dan Metro Mini. | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun siap menghadapi semua pro dan kontra atas usulan yang dilontarkannya tersebut.

"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.

Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.

Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...idi.di.Jakarta


Jokowi: Stop Subsidi BBM di Jakarta Hanya untuk Mobil

[img]http://assets.kompas.com/data/photo/2013/12/19/144342820131219-130042-resized780x390.JPG[/img

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, usul kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral soal penghentian subsidi bahan bakar minyak atau BBM di DKI Jakarta hanya diberlakukan untuk kendaraan roda empat saja.

"Terutama mobil saja. Sepeda motor, truk, bus itu tetap," ujar Jokowi saat meninjau tol JORR-W2, Kamis (19/12/2013) siang.

Jokowi menegaskan, penyetopan subsidi BBM sangat penting untuk merangsang beralihnya pengendara kendaraan pribadi ke transportasi massal. Jika hal itu terjadi,otomatis macet berkurang dan mobilitas warga DKI lebih teratur melalui transportasi massal.

"Ini kan semua dimulai dari kemacetan di Jakarta. Semua jurus ini termasuk ya, harus dikeluarkan untuk mengatasi itu," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya mengurai kemacetan. Beberapa program yang tengah dikerjakan adalah penambahan bus sedang dan bus transjakarta, pembangunan monorel serta pembangunan Mass Rapid Transit.

"Tapi kan nunggu itu semua kelamaan. Makanya semua kita akan upayakan, semua lini, supaya hasil benar-benar terasa," ujarnya.

Atas dasar pentingnya kebijakan tersebut bagi Jakarta, Jokowi berharap kebijakan tersebut dikabulkan pemerintah oleh pusat. Diketahui, sejak usul tersebut diberikan ke pemerintah pusat sejak setahun lalu, pemerintah pusat belum menjawab secara resmi.

Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ya.untuk.Mobil


Ada apa dgn pertamina yg memberikan BBM subsidi pada mobil mewah...