Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam melimpah yang meliputi sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Dari segi penyebaran pun hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tak salah jika Indonesia sering disebut sebagai negara kaya sumber daya alam. Salah satu bentuk sumber daya alam yang dimiliki adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang vital bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Hampir segala lini perekonomian Indonesia berkaitan―baik secara langsung atau tidak langsung―dengan minyak bumi (dalam hal ini adalah BBM). Hal inilah yang menyebabkan BBM sendiri menjadi suatu hal yang vital.
Indonesia sendiri telah memiliki perusahaan BUMN yang menangani masalah perminyakan, yakni Pertamina EP. Perusahaan inilah yang bertugas untuk mengambil minyak dari sumur lalu mengolahnya menjadi produk minyak yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Namun, pengambilan minyak oleh Pertamina EP tidaklah semudah itu. Hal itu disebabkan karena sebagian besar ladang minyak di Indonesia telah dimiliki perusahaan asing yang telah lama berinvestasi di Indonesia. Pertamina EP sendiri hanya mendapatkan jatah 23% dari keseluruhan sumur yang ada, dan dari 23% tersebut tidak seluruhnya dapat diolah secara langsung. Hal itu berkaitan dengan faktor alam yang terjadi pada sumur, seperti usia sumur yang cukup tua sehingga volume minyak yang terdapat dalam sumur tersebut kurang memadai untuk dapat untuk diolah lagi.
Akibatnya Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pengalihan bahan bakar utama dalam proses pembangkitan listrik yang semula menggunakan batu bara menjadi minyak menyebabkan kebutuhan minyak bumi menjadi lebih banyak. Pertamina hanya mampu memproduksi 942 ribu barel, padahal kebutuhan masyarakat Indonesia sebesar 1,4 juta barel per-hari. Kebutuhan tersebut masih belum termasuk kebutuhan industri dan pembangkitan listrik di Indonesia.
Selisih antara produksi dan kebutuhan tersebut menyebabkan pemerintah memilih melakukan impor dari negara-negara lain. Tercatat Indonesia telah mengimpor minyak mintah dari negara kawasan timur tengah (Amerika Tengah) bahkan ke negara tetangga di Asia Tenggara. Yang menjadi masalah adalah ketika Indonesia harus membeli minyak tersebut dengan harga pasaran minyak dunia yang cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh perkembangan global. Akibatnya, ketika harga dunia sedang tinggi, mengakibatkan Indonesia pun harus membeli minyak bumi tersebut dengan harga yang tinggi pula. Pertamina lalu membeli minyak tersebut dari pemerintah untuk diolah sekaligus menutupi kekurangan produksi sebelum dijual ke masyarakat. Untuk menutupi biaya produksi yang tinggi, pemerintah melakukan subsidi harga BBM sehingga masyarakat tidak perlu membayar semahal yang seharusnya dibayarkan. Angka total subsidi negara kepada sektor energi meliputi sektor listrik, minyak bumi, dan beberapa bidang energi lainnya mencapai angka 300 triliun rupiah. Angka tersebut mendekati total anggaran pendidikan yang berkisar di angka yang sama. Subsidi BBM sendiri bahkan berkisar pada angka 190 triliun lebih.
Angka tersebut dapat berubah setiap waktu, mengingat anggaran tersebut dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Ketika harga minyak dunia tinggi, subsidi yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi semakin besar. Namun, harga pasaran BBM tidak mungkin berubah fluktuatif mengikuti harga pasar minyak bumi dunia karena dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat serta mengganggu perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya, beban pemerintah pun semakin besar dalam pemberian subsidi. Lalu defisit dari anggaran pemerintah akhirnya membuat pemerintah mengajukan pinjaman hutang ke beberapa negara. Padahal tanpa adanya kenaikan BBM pun, pemerintah tetap mengalami defisit anggaran mengingat anggaran pada sektor-sektor lain pun mengalami kekurangan. Sebut saja pos infrastruktur. Salah satu penyebab terhambatnya perkembangan sektor ini adalah masalah dana, dimana anggaran pada sektor infrastruktur berada dibawah anggaran subsidi energi.
Sebuah masalah yang sering timbul dari persoalan subsidi ini adalah pemberian subsidi yang salah sasaran. Tercatat 53% pengguna BBM bersubsidi adalah pengguna mobil pribadi, 40% pengguna motor, 4% pengguna truk, dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itulah yang dikhawatirkan dari adanya pemberian subsidi. Pengguna terbesarnya bukanlah dari pihak-pihak yang secara ekonomi membutuhkan, namun dari pihak-pihak yang notabene mampu secara ekonomi.
Menilik permasalah di atas, penanganan masalah BBM harus memiliki solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM di pasaran sehingga dana yang harus disubsidi pemerintah akan berkurang. Namun hal ini dapat mengakibatkan adanya kenaikan inflasi hingga 7,2%. Sementara itu, ketika BLSM diberikan sebagai solusi permasalahan di atas, maka hal itu perlu dikritisi lagi. BLSM adalah bantuan yang bersifat sementara dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Justru bantuan ini akan menimbulkan sikap kemalasan bagi penerimanya yang kemudian menurunkan etos kerja dari masyarakat. Selain itu, ada kemungkinan data penerima bantuan ini juga tidak tepat.
Untuk solusi jangka panjang bisa dilakukan dengan meningkatkan kedaulatan energi di Indonesia. Ketika kedaulatan energi telah terbentuk, pada saat itulah Indonesia tidak akan merasakan kembali permasalahan BBM ini. Cara terdekat adalah dengan meningkatkan produksi dari Pertamina yang merupakan satu-satunya BUMN yang berkaitan langsung dengan masalah perminyakan. Tak salah jika Pertamina akan menjadi tulang punggung pemerintah ke depannya, seperti Petronas yang telah menjadi tulang punggung pemerintah Malaysia dalam bidang perminyakan.
Berdasarkan pertimbangan beberapa hal diatas, maka kami memutuskan untuk MENERIMA kenaikan harga BBM dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan pemerintah sesegera mungkin sebagai berikut:
1. Memunculkan transparansi dana ketika terjadi pengalihan dana dikarenakan adanya pengurangan dana untuk subsidi.
2. Peningkatan produksi Pertamina untuk mengurangi impor minyak dari negara-negara lain.
3. Pengawasan yang ketat dari penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat sehingga pelaksanaanya dapat tepat sasaran.
4. Penggunaan dana hasil pengurangan subsidi BBM diperuntukkan bagi program jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat, bukan dalam bentuk pemberian dana tunai yang hanya bermanfaat dalam jangka pendek.
5. Memperketat pengawasan terhadap pendistribusian dan penggunaan BBM di lapangan.
6. Melakukan sosialisasi untuk mengurangi sikap konsumtif terhadap BBM yang terjadi di masyarakat.

Muchammad Adib
Departemen Kajian Strategis BEM KMFT Universitas Gadjah Mada