Menanggapi kurikulum baru yang rencananya tetap akan dilakukan pada Juli mendatang, para anggota legislatif melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK). Dari rapat dengar ini, terlihat bahwa guru masih belum siap mengimplementasikan kurikulum baru.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengatakan bahwa banyak guru mengaku tidak siap dengan implementasi kurikulum baru ini. Pasalnya, kondisi guru di daerah juga sangat memprihatinkan dan tidak memliki fasilitas memadai.

"Saya blusukan ke perbatasan Jabar dan Banten. Di sana guru sangat memprihatinkan begitu pula fasilitasnya. Itu yang di daerah. Di kota saja, sekolah unggulan belum siap hadapi kurikulum baru," kata Reni saat Rapat Dengar Pendapat dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Jakarta, Senin (14/1/2013).

Ia juga menambahkan dari 2,8 juta guru hanya sekitar 1,3 juta guru saja yang sudah disertifikasi. Tentu ini akan menjadi kendala dalam implementasi kurikulum baru meski dijanjikan akan dilakukan pelatihan guru dalam waktu singkat enam bulan dengan metode master teacher.

"Disertifikasi saja belum. Ini sudah dihadapkan pada implementasi kurikulum baru. Bagaimana mau siap," ujar Reni.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyari mengatakan bahwa guru memang harus dilatih dan dididik agar berkualitas. Pelatihan juga sebaiknya dilakukan bukan karena ada perubahan kurikulum seperti ini saja.

"Kalau kualitas guru rendah kenapa kurikulum yang diubah. Untuk itu, kami mendorong DPR untuk mendesak pemerintah untuk membenahi kualitas guru. Bukan hanya sekadar mengganti kurikulum," tandasnya.