Setelah memblokir akses ke banyak situs Internet, pemerintah India meminta Twitter menghapus materi yang bisa mengobarkan konflik antar etnis.
Pemerintah India mengancam akan menindak Twitter, jika situs media sosial itu tidak menghapus materi-materi yang dikhawatirkan bisa mengobarkan ketegangan etnis.

Ancaman itu muncul setelah rumor tersebar di Internet bahwa kelompok Muslim akan melakukan serangan untuk membalas bentrokan etnis di negara bagian Assam, di mana 80 orang tewas dan 300.000 mengungsi sejak Juli. Laporan palsu itu menyebabkan ribuan orang meninggalkan berbagai kota di India dan pulang ke Assam pekan lalu.

Pada Kamis (23/8), pemerintah meminta Twitter untuk segera menghapus informasi yang "memprovokasi dan berbahaya". Belum ada tanggapan langsung dari Twitter, yang memiliki sekitar 16 juta pengguna di India.

India sejauh ini telah memblokir akses ke lebih dari 300 situs Internet, termasuk konten di situs Australian Broadcasting Corporation, televisi Al Jazeera dan koran Inggris Daily Telegraph. Situs seperti Facebook dan YouTube juga terkena dampaknya.

Pemerintah juga membatasi penggunaan pesan teks menyusul kekerasan yang terjadi di Assam antara anggota suku Bodo dan suku Bengali Muslim.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Victoria Nuland pada Kamis mengatakan Amerika terus berhubungan dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang mungkin membutuhkan bantuan dalam berurusan dengan instruksi pemerintah India. Dia mengatakan kepada wartawan di Washington, bahwa "sementara pemerintah India berupaya menjaga keamanan, kami mendesak mereka untuk juga mempertimbangkan kebebasan berekspresi dalam dunia maya."