Nggak jadi Deh! Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Pernikahan

Beranda
Komunitas
News
Citizen Journalism
Nggak jadi Deh! Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Pernikahan

amekachi

19-05-2024 08:20

Nggak jadi Deh! Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Pernikahan

Aduh Nggak jadi Deh! Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat, KUA: Langgar UU tentang Pernikahan

Kita sebagai umat manusia memang seharusnya selalu melindungi dan berbuat baik terhadap para pengungsi ya gansist, mereka adalah salah satu masyarakat dunia yang sangat menderita akan keadaan. Biasanya disebabkan oleh bencana alam dan faktor lainnya, namun untuk sekarang justru manusia itu sendirilah yang membuat jumlah pengungsi selalu banyak. Dari karena pergolakan politik, pengusiran, genosida dan diskriminasi.

Beberapa contoh tapi yang paling memilukan adalah di masa-masa sesaat sebelum atau ketika perang dunia kedua dahulu, seperti dikala sekitar 800 orang Yahudi coba melarikan diri dari kekejaman Nazi Jerman. Mereka mendatangi Amerika Serikat dengan menggunakan kapal MS St. Louis, namun alangkah malangnya karena ternyata AS langsung menolak kehadiran mereka.

Quote:

Mereka pun balik lagi tiba di pelabuhan Antwerpen pada 17 Juni 1939 setelah ditolak masuk oleh Kuba, Amerika Serikat dan Kanada. Dan untuk selanjutnya tentu tak bisa dibayangkan akan nasibnya, namun dikabarkan sedikit dari mereka akhirnya bisa mengungsi ke tanah Palestina.

Membela pengungsi itu nomor satu tentunya, ketika saya ditanya di medsos bervideo oleh orang Israel yang mempertanyakan apakah anda pro Palestina atau Israel pun selalu akan menjawab, saya pro pengungsi! Tapi entah apa yang mereka pikirkan, karena selalu menutup pembicaraan jika saya mengungkapkan itu. emoticon-Big Grin

Namun pada kenyataannya tidak semua pengungsi itu baik ya gansist, kadang mereka berbuat yang melanggar hukum. Dari mulai minta-minta ditempat umum secara paksa sampai pada hal menyerobot tanah milik penduduk asli, ataupun pelanggaran lainnya seperti halnya yang terjadi di Aceh baru-baru ini.

Pada tanggal 17 Mei 2024 lalu, dua pasangan etnis Rohingya melangsungkan pernikahan di penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Meulaboh. Namun, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Marhajadwal menegaskan bahwa pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian.

Quote:

Marhajadwal menjelaskan bahwa pernikahan warga Rohingya ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pihak KUA telah dihubungi oleh petugas UNHCR dan telah memberikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menikah, termasuk menyerahkan identitas kependudukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, hingga saat ini persyaratan tersebut belum dipenuhi oleh pasangan Rohingya.

"Pernikahan warga etnis Rohingya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian," tutur Marhajadwal di Meulaboh, dilansir Antara, Minggu 19 Mei 2024.

Pernikahan antara warga asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian. Namun, aturan pernikahan antara warga asing dengan warga asing belum ada. Marhajadwal menyebut bahwa pasangan Rohingya ini merupakan pengungsi yang tidak memiliki identitas atau paspor. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta untuk pencatatan pernikahan.

Marhajadwal juga mengakui bahwa beberapa hari sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, pihak KUA telah dihubungi oleh pasangan Rohingya yang akan menikah tersebut. Namun, persyaratan yang diminta belum dapat dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan tata cara pernikahan yang diatur dalam ajaran agama Islam.

Quote:

Selain itu pasangan Rohingya yang menikah tersebut diketahui masih berumur 18 tahun, maka sesuai peraturan bila perempuan atau warga yang berusia dibawah 19 tahun harus mendapatkan izin dari pengadilan jika ingin tetap melangsungkan pernikahan.

Pernikahan ini menimbulkan kontroversi karena melanggar Undang-Undang Perkimpoian yang berlaku di Indonesia. Marhajadwal menegaskan bahwa pihak KUA tidak dapat melakukan pencatatan pernikahan pasangan Rohingya karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan.

Kasus pernikahan ini menjadi perhatian karena melibatkan pasangan Rohingya yang merupakan pengungsi tanpa identitas. Meskipun pernikahan merupakan hal yang penting dan dihormati dalam ajaran agama Islam, pernikahan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sampai persyaratan yang diminta oleh pihak KUA dipenuhi, pernikahan tersebut dianggap ilegal dan tidak sah.

Seharusnya satu unsur saja dulu terpenuhi yaitu tentang kelayakan umur, agar tidak jadi gunjingan dan pengungsi lain terkena imbas buruknya. Dalam kasus ini Marhajadwal mengungkapkan bahwa KUA Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pun juga sudah dihubungi oleh petugas UNHCR beberapa hari sebelum pernikahan. Hingga Marhajadwal dan pihaknya segera memberikan persyaratan kepada mereka jika ingin melangsungkan pernikahan, yang pastinya Marhajadwal menganggap jika pasangan Rohingya tersebut sudah pasti tidak akan berhasil memenuhi syarat.

Tambahan, diambil dari media lokal Aceh, infoacehtimur.comdijelaskan jika jalannya prosesi pernikahan tersebut pun disaksikan oleh warga lokal. Diketahui yang menikah ada 2 pasangan yaitu Zainalullah (25) berpasangan dengan Azizah (18) dan Rudiyas (18) berpasangan dengan Zahed Husen (20). Sedangkan tempat Prosesi pernikahan tersebut di penampungan sementara di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Barat, pada Jum’at 17 Mei 2024.

Syaratnya berat ya gansist mungkin jika untuk para pengungsi Rohingya tersebut, ada kriteria yang harus dipenuhi. Aduh, terus ntar gimana? Nggak jadi deh! emoticon-Big Grin

Sumber Tulisan dan Gambar:

1

2