Drama seri Korea-Indonesia yang berjudul Pesawatku Bukan Pesawatmu, kembali berlanjut Gan. Setelah sebelumnya dua teknisi Indonesia yang terlibat dalam program pengembangan KF-21 dituduh telah mencuri data dari proyek tersebut, kini dikabarkan jika Jakarta telah meminta diskonpembayaran untuk program KF-21 Boramae.

Mengutip informasi media Korea, yakni The Korea Times, Defense Acquisition Program Administration (DAPA), sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam program KF-21 mengatalan bahwa; Indonesia telah meminta pengurangan biaya coast sharing (pembagian biaya). Pihak DAPA dilaporkan sedang mempertimbangkan usulan Indonesia tersebut, dengan syarat pengurangan jatah transfer teknologi (ToT) sebagai konsekuensi atas diskon pembayaran yang akan diberikan. Namun, Jakarta menyebut apa yang diminta bukan pengurangan pembayaran, melainkan penyesuaian pembayaran.

Pihak DAPA mengatakan, Jakarta menawarkan untuk membayar total hanya 600 miliar won ($439,5 juta) atau sekitar Rp 7 triliun untuk proyek jet KF-21 pada tahun 2026, turun dari jumlah awal sekitar Rp 20 triliun. Sebagai pengingat bagi Agan, Indonesia saat ini sudah membayar angsuran sebesar 300 miliar won. Jika penyesuaian pembayaran disetujui oleh Seoul, maka Jakarta hanya tinggal membayar angsuran sebesar Rp 3,5 triliun saja.



Menanggapi berita yang beredar, Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan jika yang diminta adalah penyesuaian pembayaran (payment adjusment) dan bukan meminta diskon. Dalam sebuah pernyataan kepada Kompas.com, Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menyebutkan bahwa, penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih dilaksanakan bersama Korea Selatan. Penyesuaian pembayaran adalah langkah logis, karena terdapat beberapa kegiatan dalam program KF-21 yang tidak melibatkan teknisi Indonesia.

Pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama bersama Korea, menurut Edwin untuk program kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya tersebut. Dengan begitu, jumlah pembayaran yang telah direncanakan bisa dikurangi.

Lebih lanjut Edwin mengatakan, uang yang dibayarkan Indonesia mengalami penyesuaian karena Korea Selatan hanya menerima cost sharesampai 2026. Setelah 2026, KF-21 memasuki fase produksi dan biaya cost share dengan Indonesia harud disesuaikan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan RI, yakni Rp 1,3 triliun sampai tahun 2026.

Sementara itu, meski angsuran pembayaran didiskon, menurut beberapa laporan sumber terbuka di media sosial; Indonesia masih diberi izin untuk merakit KF-21 di dalam negeri, namun hal tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Selain merakit KF-21 di dalam negeri, Indonesia juga akan mendapatkan prototype KF-21 yang kelima, setelah penyesuaian pembayaran; tidak jelas apakah Jakarta akan tetap menerima prototype tersebut. Transfer teknologi yang tak sesuai harapan diduga jadi pangkal masalah yang menyebabkan Jakarta terkesan setengah hati dalam program ini.



Sebagai negara mitra, Indonesia setuju untuk memikul 20 persen dari proyek KF-21; biaya yang ditanggung Indonesia senilai 8,8 triliun won (US$6,73 miliar). Sementara 60 persen ditanggung pemerintah Korea dan sisanya ditanggung KAI (Korea Aerospace Industries) selaku produsen pesawat. Sementara total cost shareyang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia untuk program KF-21 adalah Rp 24,8 triliun. Saat ini, Indonesia baru membayar 17% dari kewajibannya. Negara ini masih harus melunasi sisa 83% kewajibannya.

Diluncrukan pada 2015, program KF-21 direncanakan akan selesai pada 2026, Korea Selatan akan membeli 120 pesawat sementara Indonesia membeli 50 pesawat. Jika Indonesia keluar dari program ini, harga KF-21 dipastikan akan mahal. Indonesia juga tak bisa sembarangan keluar dari program ini, karena pemerintah harus mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran dalam program KF-21 kepada publik.

Namun, jika Indonesia tetap melanjutkan program ini, maka Korea Selatan harus kena getahnya dengan menanggung biaya pengembangan yang lebih besar. Apa yang dialami oleh Indonesia dan Korea ini persis seperti salah satu judul film Warkop DKI yang berjudul Maju Kena Mundur Kena.







Referensi Tulisan: The Korea Times& Kompas.com
Sumber Foto: sudah tertera