05 Jun 2023, 13:37 WIB


Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp10 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terkait dengan penugasan peningkatan rasio elektrifikasi tahun depan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, pengajuan PMN kepada perusahaan setrum pelat merah itu diharapkan dapat meningkatkan penetrasi listrik ke desa dan beberapa titik daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

“Untuk tahun 2024 kami mengusulkan khususnya dalam hal ini bisa memberikan PMN untuk PLN kurang lebih Rp10 triliun,” kata Pahala saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Selain itu, di sejumlah regional PLN bakal berfokus untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan sumber daya setempat berupa PLTA, transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil dan menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan.

PLN juga belakangan membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTM, PLTA, PLTMG, dan transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil.

Selama periode 2016–2021, PLN menerima PMN tunai sebesar Rp40,06 triliun, atau setara dengan 9,7 persen dengan total investasi tunai sebesar Rp411,66 triliun (pendanaan pekerjaan menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP).

PMN kepada PLN terutama untuk melakukan pengembangan transmisi dan distribusi yang terkait dengan penugasan listrik masuk desa,” kata dia.

PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama kurun waktu 2023 hingga 2024 mendatangSebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, perseroan enggan menarik modal dari penerbitan surat utang negara (SUN) berdenominasi valuta asing atau global bond lantaran status proyek elektrifikasi yang berisiko 3T.

Berdasarkan catatan PLN, biaya investasi yang dibutuhkan per pelanggan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah itu mencapai Rp25 juta hingga Rp45 juta.

“Kami mengajukan Rp10 triliun tahun ini untuk membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh nusantara yang tersulit secara komersial, paling tidak feasible di daerah terpencil yang ada tantangan dan hambatan. Apabila kami menggunakan dana dari global bond atau pinjaman maka proyek ini sulit untuk didanai secara komersial,” kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Ihwal usulan PMN Tahun Anggaran 2023, Rabu (15/6/2022). Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan sebesar Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024.


Selain itu, di sejumlah regional PLN bakal berfokus untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan sumber daya setempat berupa PLTA, transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil dan menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan.

PLN juga belakangan membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTM, PLTA, PLTMG, dan transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil.

Selama periode 2016–2021, PLN menerima PMN tunai sebesar Rp40,06 triliun, atau setara dengan 9,7 persen dengan total investasi tunai sebesar Rp411,66 triliun (pendanaan pekerjaan menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP).

https://ekonomi.bisnis.com/read/2023...epan-untuk-apa


Eh tau tau tagihan listrik masyarakat perbulan ini jadi naik rata rata naik 150-200ribu.. Bahkan lebih parah dari itu..


?t=W0nQYGhgHWWQqlLbdo9CLw&s=19


?t=W0nQYGhgHWWQqlLbdo9CLw&s=19