Formula E Rugikan Negara, Bandingkan Sikap Anies dan Ahok soal Interpelasi, Yusuf Muhammad: Memang Beda Kelas, Kualitas, dan Integritas

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad membandingkan sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok terhadap interpelasi.

Yusuf Muhammad mengatakan bahwa keduanya memang berbeda dalam kelas, kualitas, dan juga integritas.

Ia menyinggung, dulu Ahok pernah menantang DPRD DKI untuk interpelasi dirinya secara terbuka, tapi batal karena DPRD DKI tidak berani.

Sekarang, kata Yusuf Muhammad, DPRD DKI (PDIP dan PSI) mau interpelasi Anies, tapi batal karena Gubernurnya tidak amanah.

“Takut kebohongannya dibongkar?” katanya melalui akun Twitter Yusuf_dumdum_ pada Rabu, 29 September 2021.

“Memang beda kelas, beda kualitas, dan beda integritas!” katanya.

Bersama pernyataannya, Yusuf Muhammad membagikan berita soal Ahok yang menantang DPRD DKI menggunakan hak interpelasi ketika dulu masih menjadi Gubernur.

Dilansir dari Medcom, Ahok menyayangkan sikap DPRD DKI yang membatalkan penggunaan hak interpelasi dewan kepadanya.

Baca Juga: Yusuf Muhammad: Dulu Ahok Berani Tantang DPR Interpelasi Dia, Anies Baswedan Malah Takut

“Ayo dong interpelasi. Ini direkam di tv kan? Ayo dong anggota DPRD interpelasi. Supaya kalau ada interpelasi itu kan hak anda bertanya, kami ekseskutif akan punya hak untuk menjawab,” kata Ahok pada Selasa, 17 Februari 2015.

“Sehingga semua akan lihat nggak usah ngomong ngalor ngidul gitu lho. Itu saya sudah tunggu lho, interpelasi,” sambungnya.

Baca Juga: Sindir Anies Baswedan, Yusuf Muhammad: Ahok Sudah Ingatkan Potensi Kebohongannya

Ahok muak dengan anggota dewan yang banyak berkomentar di media terkait dirinya yang tidak mengirimkan draft APBD DKI 2015 sesuai kesepakatan ke Kemendagri.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pihaknya sudah sesuai dengan prosedur penyerahan draft APBD ke Kemendagri.

Adapun kini, Anies Baswedan juga dituntut oleh Fraksi PDIP dan PSI untuk menghadapi interpelasi mengenai penyelenggaraan Formula E.

Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menyebutkan telah menyiapkan tiga pertanyaan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila hak interpelasi terkait Formula E bisa terselenggara.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Andrian sebelumnya mengatakan, pertanyaan pertama mengenai revisi studi kelayakan yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam rekomendasi BPK, biaya commitment fee harus dimasukan dalam studi kelayakan sehingga bisa terlihat berapa modal keluar dan keuntungan ataukah kerugian yang didapat DKI Jakarta," kata Justin dalam keterangan tertulis.



Pertanyaan kedua PSI tentang nasib bunga pengembalian commitment fee Formula E.


Diketahui pembayaran fee senilai Rp 560 miliar sudah mengendap selama 1,5 tahun dan diduga sudah menghasilkan bunga. Selain itu juga ada diserahkan ke FEO bank Garansi sejumlah Rp 400 miliar.

"Seandainya bunga 4 persen untuk yang 560 miliar, maka nilainya mencapai Rp 22,4 miliar. Uang sebesar ini bisa dipakai untuk membantu rakyat yang kelaparan karena kehilangan mata pencaharian. Kami telah berkali-kali menanyakan nasib uang bunga ini di berbagai rapat DPRD, tapi Pemprov DKI tidak mau menjelaskan," ucap Justin.

Pertanyaan terakhir yang akan dilontarkan, kata Justin, terkait dengan wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yang membayar fee Formula E.

Padahal yang memiliki kontrak penyelenggaraan Formula E adalah BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Formula E Operation Limited (FEO).

"Misalnya PT Jakpro bikin kontrak pembangunan rusun, apakah boleh Dinas Perumahan yang membayar biayanya? Tentunya tidak boleh. Anehnya, di Formula E ini PT Jakpro yang tanda tangan kontrak, tapi Dispora yang bayar. Sampai sekarang tidak ada penjelasan soal ini," tutur Justin.

Akan tetapi sayangnya, 7 fraksi lainnya di DPRD DKI tak menyetujui interpelasi tersebut untuk menggali jawaban dari mulut Anies.

Di kalangan oposisi Anies, beberapa menyindir bahwa 7 fraksi itu menentang interpelasi karena sudah “kenyang” setelah kedapatan 7 fraksi tersebut berfoto dengan Anies disela jamuan makan malam beberapa waktu lalu dirumah sang Gubernur.

Adapun temuan BPK menemukan, penghitungan ini tidak memasukkan biaya komitmen atau commitment fee yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI setiap tahunnya.

"Studi tersebut tidak memperhitungkan hosting fee dan commitment fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta setiap tahun selama masa periode kerja sama, bila dihitung selisihnya Pemprov DKI mengalami kerugian," demikian bunyi laporan audit BPK DKI yang diterima Tempo.

Dalam pelaksanaannya, PT Jakpro mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan senilai Rp 1,239 triliun di luar biaya untuk penyelenggara yang dibayarkan Pemerintah DKI melalui Dnas Pemuda dan Olahraga. Dana itu akan digunakan untuk biaya konstruksi, organisasi acara, administrasi, asuransi, pemasaran, dan biaya-biaya lainnya untuk penyelenggaraan dari tahun 2020-2024.

Kebutuhan biaya PT Jakpro akan dipenuhi oleh Pemerintah DKI melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD). Sampai Desember 2019, PT Jakpro telah mengeluarkan dana untuk kegiatan persiapan senilai Rp 439,34 miliar.

Untuk menutupi pengeluaran itu, PT Jakpro mengajukan permintaan PMD atas penyelenggaraan Formula E senilai Rp 767,4 miliar. Selain PT Jakpro, satuan kerja Pemerintah DKI Jakarta lain diidentifikasi juga ikut dalam aktivitas penyelenggaraaan Formula E baik langsung atau tidak langsung, antara lain kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. "Alokasi biaya yang dikeluarkan otomatis menjadi beban APBD."

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah DKI pada 2019. Laporan terbit pada 19 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut Aryo Wibowo.


https://www.google.com/amp/s/amp.ter...an-integritas/