Sumur:

1. CNN Indonesia[Wiranto Akan Tanya Prabowo soal Masih Ada Demo saat Sidang MK]

2. CNN Indonesia [Massa Aksi Bubar, Demo Kawal Sidang MK Berlangsung Tertib]

3. Warta Ekonomi [Hah!! FPI Bakal Demo Sampai Sidang di MK Selesai?]

4. Kanigoro [Massa Ke MK, Untuk Apa?]

5. Suara [Jalan Politik Sandiaga Menuju Cawapres Dikemas di Buku Ini]

Menkopolhukam Wiranto akan menanyakan Capres 02 Prabowo Subianto ihwal aksi demonstrasi yang masih saja ada dalam sidang sengketa pemilu di MK (Mahkamah Konstitusi).

"Kalau demo berlangsung aman dan damai, tidak apa-apa. Akan tetapi, anjuran Pak Prabowo jelas bahwa tidak perlu mendatangi MK dan menjaga suasana aman dan damai agar sidang berjalan dengan tertib serta sidang MK tidak diganggu gerakan massa," kata Wiranto.

Berdasarkan pemberitaan, massa berdemo sejak sidang perdana MK perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) 14 Juni yang lalu. Bahkan pada sidang kedua yang berlangsung pada Selasa 18 Juni 2019, massa kembali turun ke jalan dan dikoordinir oleh bekas penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Peserta aksi mengatakan bahwa mereka bukanlah pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi. Uniknya, orasi yang mereka sampaikan acap kali memojokkan Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf.

Bukankah secara tak kasat mata mereka melakukan dukungan terhadap Prabowo-Sandi? Terlebih lagi, di tengah massa aksi tampak beberapa tokoh pendukung Paslon 02, yakni juru kampanye BPN Ansufri Idrus Sambo dan Komandan Jenderal Kopassandi Abdul Rosyid Abdullah Syafii. Massa yang datang juga terdiri dari berbagai  elemen organisasi yakni GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Alumni 212, koalisi emak-emak, GNKR (Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat), FUI (Forum Umat Islam), Aksi Bela Islam Brigade Jawara Betawi 411 dan FPI (Front Pembela Islam) yang notabenenya adalah pendukung Prabowo-Sandi.

Apabila hingga sidang PHPU usai dan MK telah mengetok palu dan massa tetap melakukan aksi damai maka aksi turun ke jalan tersebut tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah apabila hasil persidangan tidak sesuai dengan keinginan massa yang melakukan aksi demonstrasi, maka apa yang akan terjadi?

Hal Ini mengingatkan kembali akan info yang menyebar dari media sosial, bahwa diduga akan ada gerakan dari kelompok yang berpotensi merusuh apabila hasil persidangan PHPU tidak sesuai dengan keinginan pihak pemohon.

Salah satunya adalah datang dari kelompok Joko Kanigoro yang disinyalir telah menyiapkan massa Anarcho Syndicalism. Joko adalah orang yang turut terlibat menyiapkan kantor BPN di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, ia juga merupakan penulis yang menulis buku perjalanan karir politik Sandiaga. Keterlibatannya dengan dunia jurnalisme kian kental lewat situs berita Kanigoro Newsline yang isi beritanya tendensius pada paslon 02 dan menyerang Paslon 01. Lewat media daring tersebut, ia membelokkan pernyataan Prabowo yang memohon agar pendukungnya tidak datang ke MK. Pihak Kanigoro memainkan narasi bahwa turunnya ke jalan bukanlah demi Prabowo-Sandi, melainkan demi menjaga kedaulatan rakyat.

Rakyat manakah yang dimaksud? Bukankah yang turun ke jalan adalah pihak yang memberikan dukungan pada Paslon 02?

Inilah yang menjadi kekhawatiran, seakan ada rencana terstruktur untuk mengajak massa turun ke jalan. Lantas apabila tidak sesuai hasil persidangan dengan keinginan mereka, apakah yang akan mereka lakukan? Apakah sesuai dengan sebaran di medsos akan berbuat kerusuhan? Semoga tidak seperti itu nantinya.

Karena bila benar itu terjadi, maka Prabowo akan ditagih atas pernyataannya perihal imbauan agar massa pendukungnya tidak turun ke jalan.