JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi tidak akan mendapatkan dana hibah atau dana kemitraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini. Hal ini karena tidak ada mata anggaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan DKI 2018.

"Dana kemitraan tahun ini memang tidak ada," kata Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, ketika dihubungi, Sabtu (20/10/2018).

Tahun ini, bantuan keuangan yang cair untuk Pemkot Bekasi hanya dana kompensasi atau uang bau sebesar Rp 194 miliar. Itu merupakan kewajiban yang harus dibayar Pemprov DKI yang telah adalam perjanjian kerjasama (PKS) terkait TPST Bantargebang.

Asep mengatakan, dana kemitraan tidak dianggarkan tahun ini karena Pemprov DKI mengalokasikannya untuk hal lain.

Sementara dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari APBD, proposal dari pemerintah daerah lain seharusnya diajukan sebelum pembahasan KUA-PPAS.

Karena baru diajukan beberapa hari yang lalu, hibah untuk Pemkot Bekasi juga tidak ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2019.

Baca juga: Dana Hibah dari DKI Disebut Akan Digunakan untuk Biayai Proyek Fiber Optic Se-Bekasi

Meskipun demikian, Biro Tata Pemerintahan akan tetap membahas proposal yang diajukan Pemkot Bekasi pada pekan depan. Biro Tata Pemerintahan akan mengajukan hasil pembahasan internal kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk kemudian dibahas dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2019 bersama DPRD DKI Jakarta.

Jika tidak bisa dianggarkan dalam APBD 2019, hibah itu bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019 atau APBD 2020.

"Kalau memang tidak (dianggarkan dalam APBD 2019), berarti kan pembahasannya nanti bisa untuk anggaran 2020 atau di APBD-P 2019," ujar Premi.

https://megapolitan.kompas.com/read/...asi-tahun-2018

Sementara

Gerindra DKI: Hibah 2018 Sudah Dicairkan, Diterima Plt Walkot Bekasi

Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat 'Pepen' Effendi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke kotanya untuk menyelesaikan polemik truk sampah. Pepen juga mengungkap soal dana hibah yang belum cair.

"Sudah dicairkan Rp 194 M bantuan keuangan pada Mei 2018 diterima Plt Wali kota Bekasi Ruddy Gandakusumah," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kepada detikcom, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: Polemik Sampah DKI, Walkot Bekasi: Kami Minta Anies Gentle Datang



Ruddy Gandakusumah sempat menjabat sebagai Pjs Wali Kota Bekasi ketika Pepen cuti untuk mengikuti Pilkada 2018 sebagai cawalkot petahana, kemudian Ahmad Syaikhu yang waktu itu merupakan Wakil Wali Kota Bekasi berlaga sebagai cawagub Jawa Barat.

"Saya punya data SP2D-nya. Silakan di-crosscheck kepada (eks) Plt Wali Kota Bekasi," kata Syarif yang juga anggota DPRD DKI.

Syarif kemudian menjabarkan, untuk anggaran hibah tahun 2019 sudah dibahas oleh Komisi A DPRD. Namun menurutnya permintaan Pepen yakni hibah sebesar Rp 2 triliun terlalu fantastis.

"Untuk proposal anggaran 2019 Komisi A sudah sempat bahas besaran yang kemungkinan disetujui Rp 153 M. Adapun proposal terbaru pertengahan Oktober minta tambahan fantastis Rp 2 T. Saya berpendapat, jauh dari kepatutan dan berpotensi melanggar asas pengelolaan keuangan daerah," papar Syarif.

Baca juga: Walkot Bekasi Sebut di Era Anies Komunikasi Seolah 7 Lapis Langit



Sebelumnya Anies juga sudah menyatakan, hibah untuk Bekasi sudah diberikan pada bulan Mei 2018. Nilainya sama seperti yang disebutkan Syarif yakni Rp 194 miliar.

Namun Pepen menyanggah klaim Anies tersebut. Menurut Pepen hibah yang diberikan pada bulan Mei 2018 itu adalah untuk tahun anggaran 2017. (bag/hri)

https://m.detik.com/news/berita/d-42...-walkot-bekasi

Logikanya klu dana hibah beres pasti walkot bekasi ga teriak2