Sistem pemerintahan, baik itu monarki ataupun demokrasi, pada dasarnya adalah alat semata. Oleh karenanya kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan oleh orang-orang yang berkuasa.

Tak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan bisa berfungsi dengan baik atau buruk tergantung pada bagaimana sistem tersebut dikelola.

Sehubungan dengan hal ini, tantangan yang dihadapi petani era sekarang bukanlah hasil dari demokrasi itu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana sistem tersebut dikelola dan dijalankan. Ini bisa mencakup berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, korupsi, hingga faktor ekonomi global.

Dimasa pemerintahan raja Hayam Wuruk, ketika itu rakyat kerajaan majapahit hidup makmur karena di topang oleh pertanian yang sangat bagus. Keadaan masyarakat Majapahit dapat diketahui dari berita China dari masa pemerintahan Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350). Berita China yang ditulis oleh seorang pedagang bernama Wang Ta Yuan dari tahun 1349 mencatat bahwa Jawa sangat padat penduduknya. Tanah Jawa sangat subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, serta kain, yang menjadi barang ekspor utama.

Periode pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389) merupakan masa keemasan Kerajaan Majapahit. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil membuat seluruh kepulauan Indonesia bahkan Jazirah Malaka mengibarkan panji-panji Majapahit.

Keberhasilan Raja Hayam Wuruk dalam mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut melaui banyak usaha. Yang mana berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi (pertanian dan perdagangan) serta kebudayaan sangat diperhatikan.

Hasil pemungutan pajak dan upeti tidak di korupsi. Tetapi dimanfaatkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat kerajaan dalam berbagai bidang. Untuk keperluan peningkatan kesejahteraan di bidang pertanian, raja Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan, saluran-saluran pengairan, dan pembukaan tanah baru untuk perladangan.

Ini jauh berbeda di masa kini, di era sistem pemerintahan demokrasi yang katanya lebih baik dari pada sistem pemerintahan lainya. tapi faktanya petani hidup susah, tak sejahtera. Ini mengindikasikan bahwa yang salah bukan pada sistem pemerintahan yang digunakan. tapi kesalahanya terletak pada orang orang yang mengisi sistem pemerintahan demokrasi itu sendiri.

Kondisi kesejahteraan rakyat tidak selalu langsung terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan. Faktor-faktor lain seperti kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, dan tata kelola pemerintahan juga berperan penting.
 
Dalam konteks petani, banyak faktor yang berkontribusi terhadap kondisi mereka, termasuk kebijakan pertanian, akses ke teknologi dan pendidikan, perubahan iklim, dan perubahan pasar. Meskipun sistem pemerintahan demokrasi memiliki banyak keuntungan, termasuk partisipasi rakyat dan akuntabilitas pemimpin, ini tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan petani.

Jadi, yang seharusnya menjadi poin utamanya bahwa pemimpin dan pelaksanaan sistem pemerintahan memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang baik akan menerapkan kebijakan yang adil, memprioritaskan kepentingan rakyat, dan bekerja untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang, termasuk petani, untuk berkembang. Dan juga memastikan bahwa orang-orang yang berkuasa menggunakan kekuasaan mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas, hingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.