Sepekan Wacana Hak Angket! Kok Partai Pengusung Ganjar di Pilpres Terkesan Pasif?

Beranda
Komunitas
Opini
Sepekan Wacana Hak Angket! Kok Partai Pengusung Ganjar di Pilpres Terkesan Pasif?

amekachi

28-02-2024 11:19

Sepekan Wacana Hak Angket! Kok Partai Pengusung Ganjar di Pilpres Terkesan Pasif?

Hampir Mau Sepekan, Wacana Hak Angket Kecurangan dalam Pemilu 2024! Kok Partai PDIP Pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres Terkesan Pasif, Ada Apa?

Yang lagi ramai diperbincangkan terutama oleh para warganet di berbagai media sosial beberapa hari belakangan ini yang menyangkut urusan politik dalam negeri Indonesia adalah wacana hak angket dari ide Ganjar Pranowo keatas dugaan kecurangan di pemilu 2024 kali ini ya gansist, ide ini langsung mendapatkan dukungan penuh dari 3 partai yaitu PKS, Nasdem dan dan PKB.

Sampai hari ini wacana tersebut sudah hampir akan sepekan nih, namun justru sambutan menanggapi hak angket tersebut malah terkesan pasif bagi PDIP yang notabene adalah partai pengusung Ganjar Pranowo di pilpres 2024 ini.

Para petinggi PDIP semacam Hasto Kristiyanto, Puan Maharani hingga Utut Adianto pun sampai sekarang nggak berkomentar mengenai hal ini. Sikap partai naungan Ganjar Pranowo yang masih saja menahan diri untuk bersikap frontal pun menimbulkan banyak pertanyaan, ada apa gerangan dengan yang terjadi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini?

Quote:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat sorotan karena dianggap pasif dalam mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengungkapkan bahwa usulan hak angket sedang dibahas serius di internal PDIP. Namun, masih belum jelas apakah partai tersebut akan mendukung usulan ini.

Ketidakjelasan sikap PDIP dalam menyuarakan hak angket ini mengundang keraguan dari berbagai pihak. Bahkan, politisi lainnya pesimis bahwa wacana angket ini akan terealisasi. Pasalnya, angket pemilu akan membutuhkan setidaknya setengah jumlah anggota DPR untuk menyetujuinya. Terlebih lagi, suasana politik yang kental membuat kemungkinan angket ini disetujui semakin kecil.

Peran tiga partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berkomitmen untuk bergabung dalam hak angket pemilu diapresiasi oleh Chico Hakim. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa semua tergantung pada PDIP. Apakah partai tersebut akan mau atau tidak mendukung hak angket pemilu.

Dalam konteks ini, beberapa kecurangan pemilu juga telah diungkapkan. Salah satunya adalah jumlah surat suara yang kurang, manipulasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta praktik politik uang. Penemuan surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan Prabowo-Gibran sebelum dicoblos oleh pemilih juga menjadi sorotan. Bahkan, terdapat indikasi adanya pengarahan dari aparat kepala desa melalui asosiasi kepala desa.

Kendati demikian, belum ada kepastian apakah usulan hak angket ini akan direspons serius oleh PDIP. Hal ini mengundang pertanyaan mengapa partai tersebut terkesan pasif dalam menggulirkan angket kecurangan pemilu. Ketua KPU dan Bawaslu tidak dapat diangket, sehingga yang bisa diperiksa adalah pemerintah. Mungkin karena alasan inilah PDIP ragu untuk melanjutkan usulan hak angket tersebut.

Hingga saat ini, masih perlu melihat perkembangan lebih lanjut terkait usulan hak angket kecurangan pemilu. Apakah PDIP akan berperan aktif dalam mendorong hal ini ataukah usulan angket akan mengalami kemunduran. Semoga penyelesaian yang tepat dapat ditemukan agar dugaan kecurangan pemilu dapat ditindaklanjuti dengan baik dan proses demokrasi yang lebih transparan dapat terwujud.

Sumber Tulisan dan Gambar:

1

2