Sumber Gambar

Setiap individu yang lahir ke dunia ini, memliki hak asasi yang membebaskan mereka untuk memilih apapun yang akan mereka lakukan di dunia ini. Meski pada kenyataannya, semua pilihan yang diambil oleh manusia selalu memiliki baik dan buruknya sendiri. Meski begitu, setiap manusia berhak memilih jalannya masing-masing tanpa paksaan dari orang lain.

Salah satu yang cukup krusial adalah mengenai pilihan soal jalan hidup dan cara mereka memandang hidup. Di dunia ini ada cukup banyak pemikiran, kepercayaan hingga ideologi yang dimiliki oleh manusia. Semua orang berhak memilih tanpa adanya paksaan dan diskriminasi karena termasuk ke dalam hak asasi manusia yang sudah disebutkan tadi.

Meski pada kenyataannya, pemikiran mereka bisa saja bertentangan dengan orang-orang pada umumnya. Memicu konflik hingga ketidaksetujuan di kalangan orang awam. Salah satu contoh yang cukup bagus dalam hal ini adalah soal LGBT. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang menolaknya. Semua memiliki pemahamannya sendiri-sendiri.


Sumber Gambar

Baru-baru ini, isu soal LGBT kembali naik usai digrebebknya taman kota Jaktim yang menjadi sarang kaum LGBT. Membuat nama taman ini menjadi viral dan diperbincangkan di mana-mana, hingga akhirnya lokasi yang memang kurang terawat ini akhirnya mendapat penjagaan selama 24 jam dari Satpol PP dan juga warga setempat.

Inisiatif dari pembubaran ini merupakan salah satu langkah dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Heru Budi. Di samping semua itu, ada satu pihak yang nyatanya memiliki pandangan berbeda. Di mana Komnas HAM justru mengecam tindakan Pemprov DKI yang membubarkan kaum LGBT di sana. Bahkan hal ini disebut sebagai pelanggaran HAM oleh mereka.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dengan tegas mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, dengan membubarkan kaum LGBT di sana maka Pemprov DKI telah melakukan salah satu bentuk dari tindakan diskriminasi. Di mana taman kota seharusnya menjadi sarana publik yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang.


Sumber Gambar

Menanggapi pernyataan Komnas HAM, Pemprov DKI menegaskan bahwa pihaknya akan menindak siapa pun yang berperilaku negatif di ruang publik. Tidak hanya kaum LGBT. Warga biasa jika memang dipergoki berlaku negatif di taman maka akan langsung ditindak. Heru Budi juga mengingatkan, bahkan membuang sampah saja dapat didenda sebesar 500 ribu rupiah.

Apalagi para kaum LGBT ini yang sudah jelas membuang sampah di taman tersebut. Terbukti dari banyaknya bungkus alat kontrasepsi dan kondom bekas pakai yang berserakan di mana-mana, sudah menjadi alasan kuat mengapa perkumpulan ini harus ditindak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membubarkan perkumpulan yang jelas berbuat hal negatif di sana.


Sumber Gambar

Jadi ini bukan soal siapa dan dari kaum apa, tapi tindakan apa yang mereka lakukan di ruang publik atau dalam kasus ini adalah taman. Tujuan pembangunan taman ini jelas untuk mendatangkan manfaat positif bagi warganya, jika pada akhirnya harus menjadi negatif maka hal ini merupakan pelanggaran yang jelas harus diberikan sanksi tegas. Tidak terikat oleh kaum apapun itu.

Memang isu LGBT masih cukup sensitif di Indonesia. Bahkan sekelas Komnas HAM saja bisa langsung terburu-buru membuat statement semacam itu tanpa melihat kembali inti permasalahan yang sebenarnya. Poin pentingnya, bukan LGBT-nya yang menjadi masalah melainkan apa yang mereka lakukan di sana sudah meresahkan warga sekitar.



Kalian sendiri lebih setuju dengan Pemprov DKI Jakarta atau Komnas HAM nih?

Sumber: Link Referensi 1, Link Referensi 2, Link Referensi 3
Tulisan dan Narasi Pribadi