JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran gaji yang diterima satpam, pengemudi hingga petugas kebersihan yang bertugas di Kementerian dan Lembaga Negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Mengutip aturan tersebut, Sabtu (13/5/2023), misalnya honor satpam dan pengemudi di DKI Jakarta mencapai Rp5,6 juta. Untuk petugas kebersihan dan pramubakti mencapai Rp5,1 juta.

Sedangkan di Jawa Barat, honorarium satpam hingga petugas kebersihan ini pun berbeda. Satpam dan pengemudi mencapai Rp3,7 juta dan petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp3,4 juta.

Honorarium yang diberikan ini hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja, dengan ketentuan:

a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, _pengalokasian iuran/premijaminan kesehatan danjaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

https://economy.okezone.com/amp/2023...ta-rp5-6-juta?

Pemimpin yg peduli kesejahteraan pegawainya