Praktik Curang Pengusaha Tiongkok Rugikan Elektabilitas Jokowi - Pojok Jabar

POJOKJABAR.com, JAKARTA- Praktik curang pengusaha Tiongkok di Bali bisa menjadi ancaman bagi Presiden Joko Widodo. Tentu ini juga akan menurunkan kepercayaan masyarakat jelang Pilpres 2019 ini.

Jangan sampai Presiden Jokowi mengalami nasib serupa Presiden kedua RI, Soeharto, yang digulingkan karena ekonomi masyarakat kian sulit pada 1998 lalu.

Apalagi, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat, jika praktik-praktik serupa ditemukan di daerah lain di Indonesia. Sebab, kemungkinan itu besar terjadi.

“Bisa jadi hal ini juga terjadi di tempat lain di luar Bali,” duganya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/11).

Kecurangan Tiongkok terjadi, sambungnya, sebagai imbas dari perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 260 juta jiwa yang cenderung konsumtif dijadikan sebagai arena perang tersebut.

Pemerintah harus tegas. Sebab, praktik itu hanya akan merusak pasar di Indonesia lantaran Tiongkok menjual barang dan jasa dalam harga yang terlalu murah.

Kehadiran mereka juga merugikan negara lantaran ada dugaan pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi WeChat dan bukan dalam bentuk rupiah. Artinya, tidak ada pemasukan bagi devisa tanah air atas praktik dagang mereka.

“Makanya pemerintah harus tegas terhadap segala praktik curang yang merugikan kepentingan bangsa,” tekannya.

Jika tidak segera bertindak tegas sebagaimana yang dilakukan Pemprov Bali dengan menutup 16 tempat usaha milik pengusaha yang berjaringan Tiongkok, maka konflik horizontal bisa tidak terhindarkan.

Jokowi, lanjut pria yang akrab disapa Uchok itu, bisa saja mengalami nasib serupa Presiden kedua RI, Soeharto, yang digulingkan karena ekonomi masyarakat kian sulit.

“Pemerintah pusat harus banyak belajar dari kasus yang terjadi di Bali ini. Hal ini harus dicegah sebelum terlambat. Semua bisa terjadi,” pungkasnya.

https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2018/11/19/praktik-curang-pengusaha-tiongkok-rugikan-elektabilitas-jokowi/amp/

Kata prof ane semua berpulang pada pemerintah dan BI, apakah mau mengamankan sektor pariwisata Nasional dari perilaku curang RRC ato mau dibiarin aja... Akademisi hanya bisa ngasih saran agar peraturan dan UU terkait transaksi keuangan dilaksanakan dan ditegakan. Kalau gak ditegakan aturan ya nanti dunia pariwisata kita bisa bernasib seperti Thailand dan Vietnam yang dirusak oleh sistem pembayaran RRC via we chat pay dsb.