JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, enggan menanggapi sikap Partai Demokrat yang yang membebaskan kadernya dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Andre lebih memilih untuk melemparkan penilaian terhadap sikap Partai Demokrat tersebut kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang menyatakan partainya membebaskan pilihan capres kepada para kader.

Padahal, Demokrat adalah salah satu parpol yang tergabung dengan koalisi pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. 

"Ya biarin masyarakat menilai saja (sikap Demokrat). Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kalau begitu, kan, masyarakat tahu juga," kata Andre saat dihubungi, Senin (12/11/2018).

Ia mengatakan, sikap Demokrat itu bisa jadi merupakan strategi untuk menghadapi Pileg 2019 sehingga pihaknya pun menghormati. Ia pun enggan mengomentari lebih jauh sikap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Saat ditanya apakah pihaknya tak khawatir koalisi Prabowo-Sandiaga dicitrakan tak solid di publik, ia menjawab koalisi mereka sangat solid.

"Kami solid, kok. Kalau kami kerja selama ini partai-partai yang kerja solid, kok. Biar masyarakat yang menilai," lanjut dia.

Sebelumnya Ibas mengatakan mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kita sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan kultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," tutur Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Ibas menambahkan, Demokrat adalah partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

"Sekarang kita tidak bisa memberikanpunishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," ujarnya.



Mulai tidak nyaman....