Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merilis gerakan penggalangan dana lewat aplikasi @GALANGPERJUANGAN. Apakah ini berarti Prabowo kehabisan logistik untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019?

"Saya mengajak saudara semuanya bergabung dalam gerakan penggalangan dana rakyat @GalangPerjuangan ini. Kita korbankan sedikit harta kita, harta senilai sebungkus rokok atau dua bungkus mie instant kita. Kita biayai sendiri calon-calon pemimpin kita yang bersih, cerdas dan berintegritas. Kita kalahkan kandidat calon pemimpin yang zalim dan tersandera kepentingan pemodal," kata Prabowo dalam video berdurasi 19 menit seperti dilihat detikcom di akun Facebook Prabowo Subianto, Jumat (22/6/2018).

Gerakan Prabowo ini menimbulkan pro dan kontra. Partai calon koalisi Gerindra, PKS memuji langkah sang Danjen Kopassus dan menyebut penggalangan dana tersebut sebagai ide yang kreatif.

"Ide Pak Prabowo kreatif dan juga sangat sesuai dengan generasi milenial, dan ide Pak Prabowo tentang crowdfunding, terobosan kreatif agar politik menjadi milik semua," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Lain oposisi, lain juga dengan partai-partai koalisi pendukung calon lawan Prabowo, petahana Presiden Joko Widodo. Mulai dari PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura mempertanyakan hingga mengkritik gerakan galang dana Prabowo.

Hanura bahkan berkata keras. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut Prabowo sedang pura-pura tak punya uang alias bokek.

"Untuk Pilpres 2019, dia pura-pura bokek agar para tauke mau balik lagi membiayai logistiknya," kata Inas kepada detikcom.

Lantas apakah Prabowo pura-pura bokek atau memang kehabisan logistik?

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui gerakan itu dilatarbelakangi keterbatasan dana yang dimiliki partainya untuk menghadapi Pilpres 2019. Muzani mengatakan sumber dana yang terbatas tersebut tidak diimbangi dengan biaya politik yang harus ditanggung partainya. Jadi, pihaknya harus melakukan cara-cara seperti penggalangan dana.

"Jujur saja bahwa perjuangan yang besar, perjuangan yang berat, memerlukan dana perjuangan yang besar. Dan kemampuan kami untuk membiayai perjuangan ini terbatas. Sumber dana kami juga terbatas," ucap Muzani.

"Ya kami menyampaikan ini sebagai sebuah keadaan yang sebenarnya ya kami jujur saja kita memiliki cita-cita yang tulus, kita memiliki semangat, kita memiliki pembiayaan politik yang besar yang harus bisa digotong bersama-sama," sambungnya.

Hanya saja, pernyataan Muzani bertolak belakang dengan apa yang disampaikan anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade. Dia membantah penggalangan dana tersebut lantaran Prabowo dan pihaknya kehabisan logistik.

Menurut Andre, @GALANGPERJUANGAN merupakan cara partainya memfasilitasi tokoh-tokoh yang punya kapasitas, kapabilitas, dan rekam jejak yang baik untuk bisa maju dalam pentas pemilihan, baik pilkada maupun pileg.

"Kan sehingga tokoh-tokoh ini bisa maju tanpa perlu takut diatur oleh pemodal besar. Nah ini tujuannya. Selama ini kami sudah melakukan hal itu di Partai Gerindra. Jadi bukan karena kehabisan modal," tegas Andre.

Soal logistik Prabowo nyapres, sebenarnya sempat disampaikan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu memastikan Prabowo masih memiliki logistik nyapres sebelum eks Danjen Kopassus tersebut mendeklarasikan siap maju kembali di Pilpres 2019.

"Masih, masih cukuplah," kata Hasyim, Rabu (28/3).

KPU sudah buka suara soal penggalangan dana yang dilakukan Prabowo. KPU tak mempermasalahkan gerakan itu selama patuh pada aturan.

"Regulasi memang membuka ruang pada peserta pemilu untuk mengumpulkan dana kampanye dari individu-individu maupun yang berbadan hukum," urai Ketua KPU RI Arief Budiman.

Arief mengatakan partai politik yang menggelar penggalangan dana wajib menyebutkan identitas penyumbang. Jika ada sumbangan yang tidak beridentitas maka, uang itu tak boleh digunakan. Arief pun menyebut partai juga memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah uang yang didapat dari sumbangan esrta wajib melaporkan keuangan yang didapat kepada KPU.

"Identitas penyumbang harus jelas. Jadi kalau nggak jelas, sumbangan nggak boleh dipakai. Waktu penyumbangan tidak ditentukan, tapi yang diatur adalah masa pelaporannya. Jadi misalnya sekarang ada pengumpulan dana, besok penetapan paslon, dan tiga hari setelah penetapan kan dimulai masa kampanye, nah ketika dimulai itu ada laporan awal dana kampanye. Kalau uang-uang yang dikumpulkan mau dipakai, ini harus dilaporkan," paparnya.

Mungkinkah penggalangan dana dilakukan Prabowo karena kehabisan logistik untuk nyapres, atau cuma pencitraan?

Bokek