TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai harus ada tindakan tegas dari Kepolisian terhadap kelompok yang meminta paksa tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku bisnis.

Karena menurutnya, agar tindakan kelompok-kelompok tertentu yang meminta THR tak menimbulkan keresahan.

“DPR berharap kepolisian pada tingkat wilayah responsif dalam menanggapi laporan masyarakat, termasuk laporan mengenai permintaan THR oleh kelompok-kelompok tertentu kepada pelaku usaha. Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, kepada wartawan, Minggu (27/6/2018).

Politikus Golkar itu menjelaskan, belum lama ini ada viral tentang surat dengan kop organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu yang isinya permintaan THR ke para pelaku usaha.

Ormas itu meminta pelaku bisnis di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat memberikan uang untuk THR.

Bamsoet -panggilan akrab Bambang- mengatakan, permintaan THR dengan cara yang tidak semestinya atau mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan.

“Permintaan yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan adalah sesuatu yang tidak lazim,” cetusnya.

Karena itu Bamsoet meminta Polri segera menyikapi persoalan tersebut. Sebab, di kalangan pengusaha sudah muncul keresahan lantaran merasa terintimidasi.

Selain itu ia juga meminta kepolisian bertindak antisipatif dan responsif terhadap kelompok-kelompok tertentu yang meminta THR kepada pelaku bisnis.

“Kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Kondusivitas harus tetap terpelihara dalam suasana apa pun,” tandasnya.(*)


Sumber

pegawai bukan tapi minta THR