Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur nomor urut 2, Anton Charliyan menyentil pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi soal pembangunan wilayah hunian baru, Meikarta, Cikarang, yang sempat menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. 

"Ini bukan Mei-Mei, tapi Mei yang dekat Jakarta. Pemprov Jabar awalnya menolak, tapi kok akhirnya didukung juga? Biar masyarakat tahu semua," kata Anton saat debat perdana Pilgub Jabar di Bandung, Senin (12/3).

Menanggapi hal itu, Deddy, yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar itu menjelaskan bahwa yang ditolak adalah perizinan Meikarta menjadi kota metropolitan seluas 500 hingga 2.200 hektar.

Menurut Deddy, pihaknya hanya memberikan izin seluas 84,6 hektar saja kepada mega proyek milik Lippo Grup itu. Deddy menambahkan perizinan itu pun sudah ditetapkan oleh Gubernur sejak tahun 1994.

"Jadi yang kami tolak metropolitan. Perizinan 84,6 hektar harus segera dikeluarkan karena hak mereka. Kita jalankan pelayan publik yang tidak mengganggu hak orang lain. Zolim itu namanya," kata Deddy.

Deddy kembali menekankan jika Meikarta tetap membangun lebih dari 84,6 hektar bahkan sampai 500 hektar maka Pemprov Jabar akan tetap menolak karena tata ruang Cikarang yang tidak akan memadai.

"Kecuali ada perpres. Jadi mohon dimengerti, kalau tetap ada yang bilang perizinan Meikarta ada permainan, saya anggap fitnah yang akan menjadi tambahan pahala untuk saya," kata Deddy.

Namun pembelaan Deddy itu dibantah oleh Anton. Saat masih menjabat sebagai Kapolda Jabar, dirinya banyak sekali menerima surat-surat masuk yang menegaskan adanya pelanggaran selama pembangunan Meikarta. Bahkan luas pembangunannya pun sudah melebihi 84,6 hektar.

"Gubernur harus konsekuen soal hal itu, agar tidak ada keresahan di masyarakat. Jadi Meikarta tidak menimbulkan masalah baru yang bisa berdampak nasional," kata Anton.

Senada dengan wakilnya, calon Gubernur Tubagus Hasanuddin mengingatkan dalam Undang-undang informasi publik, apapun yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai level harus diketahui secara terbuka oleh publik.

Cawagub nomor urut 4 Dedi Mulyadi menimpali. Menurutnya paslon nomor urut 2 hanya memperdebatkan masalah teknis perizinan antara pemerintah Bekasi dan Pemprov Jabar, namun tidak menyentuh substansi pembangunan Meikarta.

"Masalah Meikarta ini soal membangun keadilan sosial. Meikarta itu pajaknya lebih dari Rp1 triliun. Pajaknya bisa membangun kampung-kampung kumuh di Bekasi sekitarnya biar setara dengan meikarta," kata Dedi. (DAL)

Sumber

Anton ini mengkritik karena belum tau rasanya punya urusan sama Lippo Grup kek gimana