JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk Rumah Susun (Rusun) KS Tubun di Jakarta Barat yang saat ini masih belum dihuni.

Rusun itu belum dihuni karena belum ada penetapan tarifnya. James khawatir, rusun yang kosong akan membuat biaya perawatan semakin besar. "Yang kami khawatirkan kalau memang rusunnya kosong, pemeliharaannya tidak ada. Kami harap kalau perda agak susah diproses, pergub keluar juga enggak masalah," kata James ketika dihubungi, Senin (12/3/2018).

Rusun KS Tubun diperuntukan bagi warga relokasi dan warga dari kalangan umum. Besaran tarif sewa yang sebutkan adalah Rp 1,7 juta per bulan. Namun angka itu belum final. Tarif sewa akan disubsidi dan dengan demikian tarif itu kemungkinan besar akan berubah. Tarif rusun komersial belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi. Karena itu, harus ada revisi perda terlebih dahulu untuk penetapan tarif.

Namun, sampai saat ini DPRD DKI belum menerima pengajuan revisi perda itu dari Pemprov DKI. James menyarankan Anies membuat pergub sampai proses perda selesai.

"Dengan catatan ada kajian harga yang akan digunakan di sana. Jangan sampai nanti keberatan juga masyarakat yang tinggal di situ," kata James.

Baca juga : Kadis Perumahan Anggap Sewa Rusun KS Tubun Rp 1,7 Juta Per Bulan Sudah Murah

"Dari Pemprov DKI itu baru rencana kisaran Rp1,7 juta per bulan sewanya. Belum ketuk palu nanti diajukan dulu ke DPRD DKI," kata Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatirawasari, Dwiyanti Chotifah.

Harga sewa itu lebih mahal dari harga rusun pada umumnya di Jakarta yang berkisar Rp200 ribu sampai Rp400 ribu per bulan. Menurutnya, perbedaan harga yang mencolok itu disebabkan perbedaan kelas yang disasar.

Rusun KS Tubun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM), bukan warga relokasi. Padahal, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rusun itu diperuntukan warga relokasi sungai Ciliwung.

"Sekarang rusun bentuk tower itu diperuntukan MBM. Karena untuk MBM kan mereka ada penghasilan. Misalnya, penghasilan suami istri bisa mencapai Rp7 juta. Itu kan bisa untuk membayar sewa. Kalau (warga) yang relokasi itu rusun bentuk blok," ujarnya.

Rusunawa KS Tubun berada di Jalan Raya Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat dan merupakan rusunawa terakhir yang dibangun pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Rusunawa dengan bangunan tiga menara itu rampung dibangun April 2017 dan masing-masing menara terdiri atas 16 lantai dengan total 524 unit hunian tipe 36.

https://megapolitan.kompas.com/read/...luarkan-pergub