TEMPO.CO, Yogyakarta - Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta secara resmi telah mencabut ketentuan mengenai pendataan mahasiswi yang memakai cadar per 10 Maret 2018. Pencabutan ini dilakukan setelah ketentuan itu menuai polemik.

Setelah pencabutan ketentuan itu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mendesain ulang kebijakan soal pembinaan mahasiswa. "Kami akan redesain tentang kebijakan pembinaan mahasiswa itu,” ujar Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Waryono Senin 12 Maret 2018.

Waryono menegaskan, mahasiswa bercadar tetap diperbolehkan. "Masih diperbolehkan memakai cadar kok, karena memang ta ada pelarangan dalam kebijakan yang kami keluarkan," ujarnya. Dari data yang sudah dihimpun pihak kampus, saat total ada 41 mahasiswi yang memakai cadar.


Terkait rencana untuk redesain kebijakan pendataan dan pembinaan mahasiswa, Waryono menambahkan, kampus akan tetap melakukannya agar benar-benar terbebas dari bahaya laten pahan radikalisme. Ia melanjutkan, kebijakan itu nantinya bukan hanya dikhususkan untuk mereka yang mengenakan cadar, karena pintu masuk radikalisme bisa dari mana saja.

"Secara umum pembinaan untuk menangkal radikalisme bukan soal cadar, radikalisme dan terorisme juga bisa masuk kepada orang bercelana ketat,” ujar Waryono.

Redesain kebijakan untuk menangkal paham radikalisme yang disiapkan UIN Yogya ini nanti menggunakan metode seperti kebijakan lain yang sudah berjalan di kampus tersebut, misalnya kebijakan yang mewajibkan setiap mahasiswa harus memiliki sertifikasi baca tulis Al-Quran. “Kalau mahasiswa tak bisa baca tulis Al-Quran ya mereka diikutkan dalam laboratorium dan dibimbing khusus sampai bisa baca tulis Al-Quran,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan desain kebijakan baru itu, kata Waryono, pihak kampus bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). “Kami masih menggodog ulang pola (penangkalan radikalisme di kampus) ini agar bisa benar kena ikannya tanpa membuat airnya jadi keruh,” ujarnya.


teroris celana ketat