Bantul - Menteri Keuangan SriMulyaniIndrawati menyinggung upaya provokasi pihak tertentu terkait tingginya nominal utang Indonesia. Menurutnya, pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan isu naiknya utang Indonesia di era kepemimpinan PresidenJokoWidodo tidak melihat konteks ekonomi secara utuh.

"Pengelolaan keuangan negara selalu dengan prinsip undang-undang, mampu menjadi instrumen mensejahterakan rakyat. APBN itu instrumen, bukan tujuan, utang itu adalah instrumen, alat. Kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal disebutkan mendekati Rp 4.000 triliun, Indonesia sudah akan runtuh. Padahal kalau bandingkan utang, secara nominal tertinggi seperti Jepang dan Amerika," kata Sri Mulyani.

"Undang-undang kita jelas, kita tidak boleh utang lebih dari 60 persen dari produk domestik bruto. Bagi mereka yang mau memprovokasi, buat hoax, menghasut, hanya melihat nominal utangnya, tak melihat seluruh ekonominya, tak melihat APBN-nya, tak melihat konteks ekonomi," imbuh Sri Mulyani, dalam acara Dialog Nasional 8 bertema Indonesia Maju, di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (11/3/2018).

Baca juga: Bisakah Rupiah Bertahan di Tengah Gempuran Dolar AS?

Sri menyatakan masyarakat jika ingin mengukur kondisi ekonomi Indonesia harus melihat seluruh tolok ukurnya. Di antaranya rasio utang terhadap PDB dan ratio utang terhadap kemampuan bayar. Serta pertumbuhan ekonomi, turunnya gini ratio, dan pembangunan infrastruktur.

"Tapi itu tak disebut oleh pembuat (provokasi), mereka sengaja, menyebut angkanya saja untuk menakut-takuti. Sebetulnya mereka tahu tentang APBN," sebutnya.

Dalam Dialog Nasional ini juga menghadirkan pembicara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus, dan Forkompimda DIY.



https://finance.detik.com/berita-eko...-soal-utang-ri