MATARAM-Tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo–Jusuf Kalla mendapat kritik dari aktivis Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Mataram. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi bahkan secara khusus memberikan dua catatan kritis, terutama terhadap pembangunan ekonomi yang dinilainya belum memproteksi pengusaha kecil sehingga hanya dinikmati pemodal besar.

Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi nasional, capaian tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, yang digelar di Auditorium Universitas Mataram, kemarin (9/3). Kepala Staf Presiden Moeldoko hadir sebagai pembicara utama dalam diskusi tersebut.

Moeldoko mengawali pemaparannya dalam diskusi dengan mengatakan, ada tiga sikap mental yang menghantui bangsa Indonesia, yakni susah berterima kasih, susah minta tolong, dan susah mohon maaf. Jika tiga hal itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maka persoalan revolusi mental berhasil dilakukan.

Pemerintah menurutnya selalu memberikan apresiasi terhadap anak bangsa yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Sehingga salah satu putra terbaik NTB TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid diberikan gelar pahlawan nasional. Dalam pertemuan itu, Moeldoko mengajak peserta diskusi membacakan doa bagi pahlawan nasional.

Selanjutnya, mantan Panglima TNI tersebut memaparkan berbagai capaian kebijakan Jokowi-JK yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir. Juga apa yang akan dilakukan pemerintah Jokowi-JK dalam tahun-tahun berikutnya.

Tak lupa, Moeldoko juga merinci apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK untuk NTB. Pemerintah pusat menurutnya sangat berkomitmen mendukung pembangunan di NTB.

Tiga proyek besar yang akan didorong menjadi lebih baik yakni KEK Mandalika, kawsan Samota meliputi Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tamobra, serta pengembangan Global Hub Kayangan. Jika tiga kawasan itu berkembang, maka ekonomi NTB akan sangat luar biasa.

”NTB akan menjadi pusat ekonomi dunia dengan mega proyek Global Hub Kayangan,” katanya.

Moeldoko menyebutkan, total ada 240 proyek daerah yang tersebar dari barat sampai ke timur Indonesia dengan nilai Rp 2.800 triliun. Dan sebanyak 12 di antaranya adalah proyek strategis nasional dengan nilai Rp 1.320 triliun.

Jika sebelumnya pembangunan terpusat di sekitar Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, sekarang di era pemerintahan Jokowi-JK dilakukan pemerataan.  ”Ini janji presiden membangun dari pinggiran,” katanya.

Meski ada pandangan yang skeptis, kenapa Jokowi-JK hanya membangun fisik infrastruktur. Moeldoko menjelaskan pembangunan fisik juga bagian dari upaya membangun manusia. Di dalamnya ada sendi-sendi non fisik yang akan ikut terbangun. Misalnya dengan membangun jalan di daerah Papua, itu akan membangun koneksi antar wilayah, sehingga pelayanan kesehatan dan pendidikan juga semakin mudah. Interaksi sosial semakin mudah dan perekonomian juga akan ikut tumbuh.

Selain melakukan pembangunan fisik, pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki program kesejahteraan sosial melalui kartu Indonesia sehat bagi 92 juta jiwa. Sebanyak 2,3 juta jiwa di antaranya untuk warga NTB. Ada pula kartu Indonesia untuk 19 juta siswa yang mana sebanyak 341 ribu adalah siswa NTB.

Ada juga program keluarga harapan untuk 6 juta KK, dan sebanyak 163 ribu KK ada di NTB. Ada bantuan pangan non tunai bagi 1,2 juta KK dan sebanyak 20 ribu KK ada di NTB. Serta jaminan kesehatan nasional 180 juta jiwa dengan 3,5 juta jiwa di antaranya untuk warga NTB.

Di bidang agraria, pemerintah juga memberikan sertifikat tanah gratis bagi warga. Tahun 2018 ditargetkan tujuh juta sertifikat, dan 2019 sembilan juta sertifikat. Pemerintahan Jokowi juga telah menyiapkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, dimana pada tahun 2045 Indonesia akan memasuki era keemasan.

Dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan, Moeldoko pun mengajak para mahasiswa dan pemuda NTB membangun sikap optimis menatap masa depan Indonesia yang gemilang. Meski banyak masalah, tapi semua itu harus dijadikan peluang dan kesempatan.

Moeldoko juga mengajak anak-anak muda untuk terus berinovasi. Sebab, perubahan yang terjadi di dunia sangat cepat. Kebijakan pemerintahan Jokowi menurutnya mendorong terciptanya ekosistem yang tepat untuk menumbuhkan sikap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Karenanya, Presiden Jokowi mengapresiasi aksi nyata anak muda dalam merespons perkembangan era ekonomi digital.

 Dapat Sindiran dan Kritik

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi yang menjadi pembanding dalam diskusi tersebut memberikan dua catatan kritis kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, terkait pembangunan infrastruktur, agar kata dia tidak hanya yang berskala besar saja yang menjadi prioritas pemerintah seperti jalan tol. Akan tetapi, gubernur menghendaki infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aset masyarakat, sehingga ekonominya tergerak.

Sehingga tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang merasakan pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam proses pembangunan infrastruktur juga lebih banyak melibatkan masyarakat melalui kegiatan padat karya yang telah ada. Dengan demikian masyarakat akan menjadi bagian dari proses pembangunan itu, serta dapat merasakan dampak dari proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Kedua, terkait ekonomi. TGB menilai liberalisasi ekonomi telah membuat pelaku ekonomi kecil terdesak. Pesatnya ritel-ritel modern kian mencekik pelaku ekonomi di bawah. Mereka kalah saing dengan pengusaha kakap dengan toko yang lebih terang benderang, dan modern.

Menurut TGB, kondisi itu cukup berbahaya. Ia punya pengalaman saat turun ke masyarakat. Salah satu keluhannya adalah kegiatan keagamaan tidak semeriah tahun-tahun lalu. Penyebabnya ternyata, pedagang yang selama ini menjadi penyumbang dana sekarang kondisinya semakin sulit. Mereka kalah saing dengan ritel modern. Padahal kegiatan sosial keagamaan itu sangat penting untuk mencegah timbulnya paham-paham radikal.

Karena itu, ia berharap kebiijakan ekonomi yang dikeluarkan  pemerintah pusat, disertai dengan proteksi terharap usaha rakyat. Sehingga tidak merusak jaringan ekonomi sosial kemasyarakatan yang sudah ada.

”Ketika liberalisasi ekonomi diterapkan, di bawah harus disiapkan jaring agar tidak memorakporandakan yang sudah ada,” katanya.

Meski demikian, TGB menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah pusat, atas segala macam bentuk dukungan pembangunan kepada NTB. Terutama pembangunan Infrastruktur sehingga NTB memiliki kemantapan infrastruktur yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang juga bisa mencapai 7,1 persen. ”Berkat dukungan dan support pemerintah pusat, alhamdulillah ekonomi NTB tumbuh 7,1 persen tanpa tambang,” katanya.

Nilai C dari Aktivis BEM

Sementara itu, kendati pemaparan Moeldoko mendapat tepuk tangan dari ratusan mahasiswa yang hadir memenuhi Auditorium Unram. Namun, dalam sesi tanya jawab, para mahasiswa memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Suasana diskusi menjadi ramai saat Ketua BEM Universitas Mataram Liga Ayun Selatan berdiri dengan mengangkat map warna merah. Hadirin dalam diskusi pun teringat akan aksi Ketua BEM Universitas Indonesia yang mengacungkan map warna kuning di dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Jokowi.

Karuan saja, aksi Ketua BEM Unram itu disebut-sebut peserta diskusi bak kartu merah. Padahal yang diacungkan adalah berkas berisi kajian BEM seluruh Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

”Izinkan kami hari ini, dari hasil kajian kami di BEM, kita memberikan penghargaan rezim hari ini dengan nilai C saudara-saudara,” katanya disambut riuh mahasiswa lainnya.

Tak jelas juga apa yang mendasari nilai C tersebut dari BEM yang disampaikan Ayun tersebut. Dia tadinya mau membacakan hasil kajian BEM yang dimaksudkannya itu. Namun, Moeldoko meminta aktivis mahasiswa tersebut menyerahkan langsung ke depan panggung.

Di depan panggung, mahasiswa meminta Moeldoko tanda tangan, kemudian disebar di media sosial dan media nasional. Namun, Moeldoko tidak mau menandatanganinya. Sebab, ia harus mempelajari apa yang dititipkan mahasiswa untuk presiden Joko Widodo. Apakah kajian itu benar atau tidak, sebagai sesama akademisi, kantor staf presiden juga harus memeriksa dan mempelajarinya terlebih dahulu.

”Nanti saya sampaikan. Tenang saja bos,” kata Moeldoko.

Ayun sendiri sempat mengemukakan hal-hal umum. Misalnya kekecewaan yang mendalam kepada rezim Jokowi-JK terutama karena ada tindakan-tindakan refresif yang disebutnya sebagai kriminalisasi terhadap para aktivis. Namun, kasus apa itu, di mana dan kapan, Ayun tak merinci.

Moeldoko sendiri mengaku gembira dengan sambutan yang semangat, serta kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, kritik tidak menjadi persoalan, yang menjadi masalah jika itu menghina.

Acara tersebut memang digelar Kantor Staf Kepresidenan untuk mendapatkan masukan-masukan, usulan, kritik, dan tanggapan atas berbagai program pemerintahan Jokowi-JK. Kegiatan serupa juga pernah digelar di Yogyakarta, Bandung, Padang dan Makassar. (ili/r8)Sumber