http://www.viva.co.id/berita/bisnis/...-beli-gas-3-kg

VIVA.co.id – Pemerintah bakal menerapkan subsidi tertutup elpiji 3 kg atau gas melon mulai Februari 2018. Mekanisme penyaluran subsidi elpiji 3 kg ini bakal disatukan dengan beberapa jenis bantuan sosial (bansos) dalam satu kartu.

Masyarakat yang berhak pun telah didata, yakni sekitar 25,7 juta rumah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lantas apakah masyarakat mampu tidak berhak lagi membeli elpiji 3 kg?


Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Harya Adityawarman mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji hal tersebut. Ia mengatakan, masyarakat mampu atau orang yang membeli elpiji 3 kg, tidak menggunakan kartu tersebut akan memperoleh sebuah konsekuensi.

"Ada suatu konsekuensi, konsekuensinya akan dirapatkan kembali. Jadi intinya bahwa kita dituntut untuk subsidi yang tepat sasaran. Jadi yang sekarang kan boleh untuk (semua) beli yang 3 kg, besok itu orang-orang tertentu lah kira-kira," kata Harya saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jumat, 18 Agustus 2017.

Ia pun menyatakan, mengenai skema penyaluran subsidi elpiji 3 kg ini juga telah dirapatkan dalam Rapat Koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Ke depannya, sambung dia, penyaluran subsidi elpiji 3 kg akan diserahkan kepada Kementerian Sosial.

"Ke depannya itu, scheme-nya scheme bansos, karena kalau itu komoditas, itu tanggung jawabnya Kementerian ESDM. Tapi begitu nanti langsung ke orang, itu otomatis bukan ESDM lagi. Tapi, apa pun, ESDM akan bekerja sama dengan Kemensos untuk mendukung," ujar dia.

Dia juga menjelaskan, subsidi itu nantinya akan disalurkan secara non tunai mulai 2018 dan dipimpin oleh Kementerian Sosial sebagai penyalurnya. "Rencananya, kesepakatan terakhir di Menko PMK itu mulainya Februari 2018. Itu kesepakatan di kantor Menko PMK," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial sebagai penerbit kartu. Penyaluran subsidi elpiji 3 kg akan diberikan ke masyarakat yang betul-betul berhak.

"Prinsipnya adalah subsidi elpiji betul-betul untuk orang yang rentan miskin. Nah daftarnya itu, yang jadi PIC adalah kementerian sosial. Kami yang akan membantu mereka untuk data, semacam itu. Jadi prinsipnya nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial," tutur Ego. (ase)
========================================================================
Jangan pilih joker lagi, cukup 1 periode. Jangan pilih partai yg capresnya joker.

Februari 2018, Hanya Pemegang KKS Yang Bisa Beli Gas Melon

http://nusantara.rmol.co/read/2017/0...eli-Gas-Melon-

RMOL. Pertamina kembali menghimbau masyarakat untuk meninggalkan gas elpiji bersubsidi kemasan 3 kg atau yang dikenal dengan sebutan gas melon, dan beralih ke elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg atau 5,5 kg.

Terhitung Februari 2018, gas melon hanya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat tidak mampu pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS diterbitkan oleh Kementerian Sosial.

"Elpiji bersubsidi hanya untuk masyarakat tidak mampu. Diantaranya adalah masyarakat berpendapatan Rp 350 ribu per bulan," kata Senior Officer Media Komunikasi Downstream PT Pertamina (Persero), Susilawati di hadapan peserta Mukernas dan HUT Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) ke-56 di Jakarta, belum lama ini.

Susi menjelaskan, saat ini pemerintah dan Pertamina masih sulit memilah konsumen pembeli gas melon. Akibatnya, dari tahun ke tahun, konsumsi gas melon makin meningkat. Alhasil, subsidi yang dikeluarkan pemerintah juga terus bertambah. Padahal, Pertamina telah menyiapkan elpiji nonsubsidi untuk rumah tangga, dalam bentuk kemasan 12 kg dan 5,5 kg (bright gas warna pink).

Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah mendistribusikan gas melon kepada 57 juta keluarga, sejak elpiji kemasan 3 kg tersebut diluncurkan sebagai pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji pada tahun 2007.

Namun, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya ada 26,6 juta keluarga yang berhak mendapat subsidi elpiji. Sisanya yang sebesar 30,4 juta keluarga harus bersiap-siap beralih ke elpiji nonsubsidi. Nantinya, gas melon hanya dapat dibeli oleh pemegang KKS saja. Cara ini diyakini mampu membuat penyaluran gas elpiji bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran.

"Pertamina hanya bertugas mengisi gas dan menyalurkan. Tapi, yang berhak menetapkan harga dan menentukan siapa saja yang berhak membeli elpiji bersubsidi, itu adalah pemerintah. Namun demikian, Pertamina turut mensosialisasikan keputusan pemerintah kepada masyarakat," tegas Susi.

Susi juga mengimbau masyarakat agar senantiasa memastikan keamanan penggunaan elpiji. Masyarakat diminta agar tidak lalai dalam pemasangan dan pemeliharaan tabung serta kompor, mengetahui ciri-ciri kebocoran, dan bertindak cepat jika terjadi kebocoran.

Jika terjadi kebocoran pada tabung elpiji, regulator harus segera dilepaskan. Tabung pun harus dibawa ke luar ruangan, dan diletakkan di tempat terbuka. Jangan menyalakan api atau listrik saat terjadi kebocoran. Bila tabungnya bocor, silahkan kembalikan ke agen untuk diganti dengan yang baru. Dan agar tingkat keamanan dapat lebih dipastikan, sebaiknya menggunakan peralatan yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memperhatikan batas kadaluarsanya.

"Jangan percaya kalau ada oknum yang mengatasnamakan Pertamina untuk memeriksa elpiji, tapi ujung-ujungnya hanya menjual selang dan regulator. Pertamina tidak pernah menjual selang dan regulator, atau mengirim tim untuk datang ke rumah-rumah. Jadi, masyarakat harus berhati-hati," demikian Susilawati. [rus]