TAK terasa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki tahun ketiga. Dalam bidang kemaritiman ada sejumlah catatan penting. Catatan ini didasari kinerja pembangunan serta variabel-variabel yang memengaruhinya. Catatan ini berisi capai­an selama tiga tahun ini termasuk positif dan negatifnya, beserta tantangan dan masalah yang harus diselesaikan dua tahun mendatang. Ada beberapa capaian yang menonjol dalam perjalanan tiga tahun ini. Pertama, menurut Hasyim Djalal, ahli hukum laut internasional, harus diakui bahwa Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim. Hal ini disebabkan, meski luas wilayah laut melebihi daratan, kontribusinya terhadap ekonomi nasional belum maksimal. Tentu membangun ekonomi maritim tidak bisa seperti membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan proses panjang. Namun, setidaknya kita sudah memulai secara serius sejak 2014. Salah satu yang terpenting ialah berupa makin kuatnya kesadaran politik untuk membangun sektor ini. Memang menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar), potensi ekonomi sektor ini luar biasa, sekitar US$1,33 triliun per tahun, yang terdiri dari potensi perikanan budi daya (16%), energi dan pertambangan (16%), transportasi laut (2%), wisata bahari (4%), bioteknologi (14%), industri jasa kelautan (15%), industri pengolahan ikan (7%), dan perikanan tangkap (1%). Dari sejumlah potensi itu, pemanfaatannya belum maksimal. Karena itu, agenda pentingnya ialah bagaimana sektor-sektor tersebut bisa dimaksimalkan potensinya. Kedua, tol laut yang diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah mulai mengalami kemajuan. Menurut pemerintah, tol laut ialah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Tujuannya untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, serta untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana hasilnya? Beberapa komoditas mengalami penurunan harga. Data Kemenkomar (2016) menunjukkan, di Pulau Sabu NTT, misalnya, harga beras turun 10%.

Di Namlea bahkan harga beras turun 22%, harga gula turun 28%, harga daging ayam ras turun 49%, dan harga bawang merah turun 20%. Tentu diharapkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya bisa turun dan relatif sama dengan di Jawa. Ketiga, dalam kurun waktu 2015-2016, pembangunan pelabuhan laut telah mencapai 57 lokasi dari 306 lokasi yang direncanakan hingga 2019. Untuk pelabuhan laut, salah satu ukuran yang sering digunakan ialah dwelling time, dari proses pembongkaran, proses penyelesaian kewajiban perizinan, hingga proses pengeluaran barang sampai dengan pintu gerbang keluar pelabuhan. Sebelum 2014, dwelling time membutuhkan waktu 5,7 hari. Namun, saat ini sudah bisa dikurangi hingga 3,35 hari. Diharapkan pada tahun ini bisa mencapai 2,7 hari. Di sinilah efisiensi bongkar muat dan perizinan di pelabuhan makin dituntut dan pengembangan teknologi dan SDM untuk hal ini sangat diperlukan agar world port ranking kita juga bisa meningkat. Bayangkan, pada 2011, Pelabuhan Tanjung Priok menempati posisi ke-91 jauh di bawah Tanjung Pelepas Malaysia (33), Port Kelang Malaysia (21), Shenzen Tiongkok (14), Singapura (2), dan Shanghai (1). Keempat, data pemerintah menunjukkan angkutan laut mengalami peningkatan 7,5% untuk kapal Pelni dan 11,8% untuk kapal perintis. Hal itu tidak lepas dari pembangunan pelabuhan penyeberangan, penambahan 33 unit kapal perintis dan 11 unit kapal penyeberangan. Transportasi laut termasuk yang akan selalu tumbuh positif. Namun, tetap diperlukan langkah lanjutan seperti pengerukan alur pelayaran, peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Kelima, ketiga hal tersebut sekaligus menunjukkan sistem logistik kita sudah makin membaik. Memang ditergetkan bahwa biaya logistik bisa makin ditekan dari 24% menjadi 18% PDB. Bandingkan dengan Korea selatan 16,3% PDB, Jepang 10,6%, dan Amerika 10,1% PDB. Wajar bila logistic performance index kita versi World Bank berada di rangking ke-75, jauh di bawah Malaysia (29) dan Thailand (35). Perbaikan sistem logistik tersebut memerlukan langkah komprehensif, yakni mulai penguatan infrastruktur, pemangkasan ekonomi biaya tinggi, perbaikan manajemen pelabuhan, hingga tentu juga perbaikan sarana dan prasarana darat. Apa artinya di laut lancar tapi di darat sebaliknya. Antara transportasi laut dan darat sangat berhubungan dan menentukan biaya logistik kita. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan transportasi terpadu antara laut dan darat.

Tumbuh di atas 5%
Keenam, sektor perikanan tercatat sebagai sektor yang konsisten tumbuh di atas 5%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian penting dalam tiga tahun ini ialah kedaulatan bangsa kita di laut makin kuat. Ini merupakan hasil konsistensi pemerintah dalam menanggulangi IUU Fishing. Reputasi kita di dunia internasional makin meningkat, bahkan Indonesia telah dijadikan rujukan penting bagi negara-negara lain dalam pemberantasan IUU Fishing. Tentu tak hanya kedaulatan bangsa yang terjaga, tetapi juga keberlanjutan sumber daya makin tercipta. Stok sumber daya makin melimpah dan ini mestinya merupakan peluang bagi tumbuhnya industri perikanan nasional. Agenda terpenting saat ini ialah bagaimana konsistensi pemberantasan IUU Fishing terus terjaga dan pada saat yang sama pertumbuhan di perikanan tangkap dan budi daya makin didorong. Termasuk di dalamnya akselerasi penanganan penggantian alat tangkap eks cantrang sehingga Permen No 2/2015 bisa ditegakkan, sumber daya makin lestari, dan masalah sosial bisa terselesaikan. Selain itu, investasi pengusaha nasional di perikanan tangkap perlu didorong. Mestinya perbankan bisa melihat peluang bisnis yang menjanjikan ini dan lalu meningkatkan alokasi kredit di sektor perikanan tangkap. Ketujuh, Presiden telah mengeluarkan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Industrialisasi Perikanan sebagai tindak lanjut Inpres No 7/2016. Ini merupakan bukti dukungan total Presiden untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, dan dapat menjadi capaian penting. Namun, capaian tersebut akan diukur dari efektivitas perpres tersebut. Artinya, perpres tersebut dikatakan berhasil bila mampu menggerakkan 25 kementerian terkait untuk menyukseskan pembangunan perikanan. Salah satu yang dapat terlihat ialah dari sisi alokasi anggaran setiap kementerian terkait untuk mendukung sektor perikanan. Walau demikian, hal ini baru bisa dilihat pada 2018 karena perencanaan anggaran baru bisa dilakukan pada 2017.

Kedelapan, sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di 12 pulau terdepan serta sentra modernisasi perikanan di lima lokasi telah dikembangkan pada 2017. SKPT merupakan bentuk implementasi gagasan membangun Indonesia dari pinggir­an. Diharapkan, pengembangan SKPT bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di pulau terdepan. Ini memang tidak mudah karena mesti melibatkan lintas kementerian dan dukungan daerah. Ini pun menjadi stra­tegis bagi penguatan kedaulatan bangsa karena kuatnya perikanan di pulau terdepan akan bisa mencegah masuknya kembali kapal-kapal asing. Kesembilan, wisata bahari diharapkan bisa menyumbang peningkatan jumlah wisatawan yang ditargetkan mencapai 15 juta orang pada 2017. Promosi Wonderful Indonesia sangat masif dan efektif mengangkatkan citra wisata Indonesia. Untuk wisata bahari, yang diperlukan adalah promosi. Banyak destinasi wisata bahari perlu dipromosikan karena Indonesia kita memang sangat kaya akan keindahan alam. Bayangkan, kekayaan keanekaragaman hayati kita yang luar biasa, terdiri dari 8.500 spesies ikan dan 950-an jenis terumbu karang. Juga, luas terumbu karang Indonesia sekitar 51 ribu km persegi atau 18% dari terumbu karang dunia. Kesembilan catatan tersebut harus diikuti penguatan budaya bahari masyarakat kita sehingga pembangunan kemaritiman tidaklah sekadar berdimensi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan manusia dan lingkungan.