- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Isi Ulang e-Money Kena Biaya, Gubernur BI: Jumlahnya Tak Besar
TS
samsuadi83
Isi Ulang e-Money Kena Biaya, Gubernur BI: Jumlahnya Tak Besar
Banten - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memastikan pengenaan biaya untuk isi ulang kartu elektronik alias e-Money tidak besar. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Jumlahnya enggak besar," ungkap Agus di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Banten, Serang, Jumat (15/9/2017).
Dalam rencana BI, biaya yang akan dikenakan setiap isi ulang adalah Rp 1.500-2.000. Agus menyatakan landasan kebijakan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat agar bisa diimplementasikan lembaga keuangan.
"Dalam waktu dekat ini. Sebelum akhir September sudah akan keluar. Karena itu dalam bentuk peraturan Anggota Dewan Gubernur. Dan nanti akan ditindaklanjuti oleh perbankan atau lembaga keuangan," paparnya.
Agus menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada nasabah. Apalagi banyak fasilitas yang sekarang diharuskan menggunakan kartu elektronik.
"Yang ingin saya jelaskan adalah untuk bisa menyediakan fasilitas penjualan kartu untuk pembayaran non tunai di jalan tol, akan tersedia penjualan kartu secara luas. Dan kalau ingin mengisi uang elektronik itu juga tersedia luas," terang Agus.
(mkj/dna)
Detik Finance
Quote:
Isi Ulang E-Money Kena Biaya, YLKI: Bank Jangan Gali Pendapatan dari Uang Recehan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta perbankan tidak mengeruk keuntungan secara recehan dengan mengenakan biaya setiap isi ulang e-money.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, tidak pantas jika sektor perbankan dalam menggali pendapatannya lebih mengandalkan uang recehan, dimana seharusnya keuntungan bank berbasis dari sistem pinjam meminjam.
"Bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top up (emoney), apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah," ujar Tulus di Jakarta, Minggu (17/9/2017).
Menurut Tulus, dengan gerakan uang non tunai dalam bertransaksi atau cashless society, perbankan lebih diuntungkan daripada konsumen. Sebab, bank menerima uang di muka, sementara transaksi belum dilakukan konsumen.
"Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Pengenaan biaya top up hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan," papar Tulus.
Tulus pun berharap, Bank Indonesia tidak mengesahkan aturan yang mengizinkan bank mengenakan biaya setiap masyarakat melakukan isi ulang e-money, terlebih hal ini akan menghambat program yang selama ini digaungkan yaitu mewujudkan transaksi non tunai.
"Menjadi kontra produktif jika Bank Indonesia justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up pada setiap uang elektroniknya," tutur Tulus.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanus
Tribun Bisnis
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta perbankan tidak mengeruk keuntungan secara recehan dengan mengenakan biaya setiap isi ulang e-money.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, tidak pantas jika sektor perbankan dalam menggali pendapatannya lebih mengandalkan uang recehan, dimana seharusnya keuntungan bank berbasis dari sistem pinjam meminjam.
"Bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top up (emoney), apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah," ujar Tulus di Jakarta, Minggu (17/9/2017).
Menurut Tulus, dengan gerakan uang non tunai dalam bertransaksi atau cashless society, perbankan lebih diuntungkan daripada konsumen. Sebab, bank menerima uang di muka, sementara transaksi belum dilakukan konsumen.
"Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Pengenaan biaya top up hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan," papar Tulus.
Tulus pun berharap, Bank Indonesia tidak mengesahkan aturan yang mengizinkan bank mengenakan biaya setiap masyarakat melakukan isi ulang e-money, terlebih hal ini akan menghambat program yang selama ini digaungkan yaitu mewujudkan transaksi non tunai.
"Menjadi kontra produktif jika Bank Indonesia justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up pada setiap uang elektroniknya," tutur Tulus.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanus
Tribun Bisnis
Luar biasa bingittt, ngeruk untungnya ini rejim. Jauhi riba dong Gan...
btw misal Rp.1500,00-Rp.2000,00 jika dikalikan 1 juta pengguna e-Money aja, udah berapa keuntungan yang didapat oleh Bank.
Diubah oleh samsuadi83 17-09-2017 08:17
0
4.4K
54
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan