Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengaku punya alasan kuat gencar membangun infrastruktur, seperti tol, bandara serta pelabuhan. Ia menilai semakin lambat membangun infrastruktur, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan.


'Masih banyak yang bertanya ke saya, kenapa Presiden banyak bangun tol, pelabuhan, bandara, dan macam-macam? itu untuk apa? Saya sampaikan, kalau infrastruktur itu tidak dibangun secepat-cepatnya, seawal mungkin, semakin mundur akan semakin mahal, baik biaya pembebasan tanah maupun biaya konstruksinya,' kata Presiden dalam sambutannya di peresmian Jalan Tol Jombang-Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 10 September 2017.


Ia mengambil contoh proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Menurut dia, proyek itu sebetulnya sudah dirancang sejak 26 tahun lalu. Namun, tidak berjalan.


Padahal, kata dia, proyek itu akan jauh lebih murah bila berjalan pada 26 tahun lalu. Sebab, seiring berjalannya waktu, harga tanah di Ibu Kota kini sudah melambung tinggi.


'Saat itu harga tanah Rp2 juta sampai Rp5 juta per meter. Sekarang pembebasan tanah di Jakarta Rp80 juta sampai Rp200 juta per meter. Coba dibayangkan, itu biaya per meter, betapa mahalnya jika ditunda-tunda terus yang namanya pembangunan infrastruktur,' kata dia.


Tak hanya itu, ia menilai Indonesia juga akan kalah bersaing dengan negara lain jika infrastruktur tak dibangun dengan cepat. Apalagi, pembangunan infrastruktur berdampak pada daya beli masyarakat.


Menurut dia, biaya antar logistik dari satu provinsi ke provinsi lain bisa jauh lebih mahal dari negara lain, bila infrastruktur tidak dibangun dengan cepat. 'Jika biaya itu mahal, artinya yang menjadi beban masyarakat itu mahal, larinya ke sana. Sebab itu, konektivitas seperti ini sangat diperlukan sekali,' pungkas dia.

 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/peristiw...-infrastruktur

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Sentimen Media pada Pembangunan Bendungan

- Meninjau Perkembangan Pembangunan Bendungan Karian di Banten

- Anggaran Rp106,9 T Jadi Tantangan Bagi Menteri PUPR