Artikel kali ini adalah penutup dari artikel-artikel sebelumnya, dari hari ke-1 sampai hari ke-14 kemarin kita sudah mengetahui tentang Energi Terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia. Selain itu, kita juga sudah tahu cara memelihara Energi Tak Terbarukan dimana energi jenis ini akan menjadi hal yang langka jika kita pakai terus menerus. Sampai pada titik dimana kita membahas tentang Konservasi Energi melalui upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi dan terakhir saya telah memaparkan beberapa tantangan serta Isu tentang Energi yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia.

Indonesia di takdirkan memiliki sumber daya alam melimpah dengan potensi luar biasa mulai dari migas, mineral batubara, hutan serta lautnya. Namun ada pendapat sederhana yang menyatakan bahwa negara yang memiliki sumber daya besar akan memiliki tingkat keberhasilan besar pula, jelas sekali pendapat tersebut tidak terbukti dalam konteks Negara kita, Indonesia.

Indonesia sudah tujuh puluh tahunan merdeka, namun kedaulatan energi kita masih belum dinikmati rakyat secara nyata, rata dan adil. Lihat saja Kalimantan yang merupakan daerah penghasil energi nasional terbesar dengan Blok Mahakamnya, namun ironis, justru disana masih sering terjadi pemadaman listrik. Belum lagi beberapa kasus di Sumatera Utara, di mana terjadi kurangnya stok energi untuk menyebabkan beberapa industri gulung tikar.

Sekarang pertanyaan yang perlu kita kita renungkan adalah...

Benarkah saat ini Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi energi nasional secara mandiri?

Benarkah Indonesia dapat dengan nyaman mengatur kebutuhan rakyatnya akan energi?

Sekarang saya akan mengajak kalian untuk memikirkan sebuah gagasan agar ide dan gagasan tersebut daapat menguatkan kembali sektor Energi bangsa kita. Indonesia seharusnya dapat berdikari dan tentunya semua elemen masyarakat Indonesia juga seharusnya dapat merasakan 100% potensi energi di negara kita. Sebenarnya ada banyak gagasan menarik yang saya temukan terkait dengan tujuan yang saya sebutkan tadi.

Tapi saya menemukan 10 gagasan yang saya rasa ‘Masuk Akal’ untuk diterapkan di Indonesia, melihat kondisi bangsa kita saat ini. Berikut ini adalah gagasan-gagasan tentang cara menguatkan kembali sektor Energi di Indonesia berdasarkan dari penelitan oleh Tim Riset McKinsey & Company pada tahun 2014 yang lalu.

1. Menghimpun Kemauan Politik (Political Will) Untuk Mengurangi Subsidi Energi



Angka subsidi bahan bakar minyak Indonesia sudah marak tersebar dimedia-media nasional, yakni lebih dari $30 miliar setiap tahunnya. Jika kita bandingkan, jumlah tersebut melampaui pos pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan. Jumlah itu juga hampir setara dengan biaya pembangunan 31.000 kilometer jalan baru, 2.000 rumah sakit kelas C, atau tiga kilang minyak kelas dunia per tahun. Jika kondisi ini terus berlangsung, Tim Riset McKinsey&Company memperkirakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi energi Indonesia akan mencukupi semua kebutuhan infrastruktur antara tahun 2011 hingga 2025 yaitu sekitar $200 miliar sesuai dengan masterplan pembangunan ekonomi pemerintah.

Upaya untuk mengurangi subsidi tentunya memerlukan kemauan politik. Kita pasti tahu bahwa memang ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih memerlukan subisidi. Namun demikian, penyaluran subsidi perlu diberikan langsung hanya kepada mereka yang membutuhkan, untuk menjamin bahwa mereka yang membutuhkan terlindungi, sementara dana yang vital juga dapat direalokasikan untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang akan mengakselerasi pertumbuhan Indonesia dalam jangka panjang nantinya.

2. Mengatasi Akar Permasalahan Dibalik Lambatnya Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik



Kondisi industri listrik di Indonesia masih jauh dari optimal, pemerintah memberikan subsidi berjumlah besar kepada konsumen guna menjaga harga tetap rendah dan akibatnya pendapatan produsen listrik saat ini hanya dapat menutupi dua pertiga biaya produksi. Program untuk meningkatkan kapasitas pembangkit mengalami keterlambatan.

Banyak negara telah berhasil memisahkan peran regulator dan operator dalam sektor kelistrikan dan memperoleh manfaat yang cukup signifikan baik untuk pemain industri maupun konsumen. Pemberlakuan perbedaan tarif atau penetapan harga secara regional juga dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh, pemerintah pusat dapat memberikan subsidi kepada masyarakat kelas bawah dengan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penambahan (top up) nilai subsidinya di daerahnya masing-masing jika dirasa perlu.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Indonesia mencanangkan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari 42 GW pada akhir tahun 2013 menjadi 90 GW pada tahun 2022, dan di saat yang bersamaan juga meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak yang mahal. Dalam menjawab tantangan tersebut sebuah inisiatif telah mulai dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Kementerian Keuangan. Inisiatif tersebut perlu didukung, dipertahankan, dan diperkuat, serta idealnya diberikan mandat untuk memastikan proses pelaksanaannya.

3. Memperkenalkan Insentif Yang Sesuai (Tailored Incentives) Untuk Eksplorasi Dan Pengembangan Minyak Dan Gas, Termasuk Minyak Non-Konvensional



Indonesia memerlukan penemuan besar dan pengembangan baru dalam sektor minyak dan gas, tetapi saat ini pemerintah kita belum melakukan investasi yang memadai dalam hal eksplorasi dan pengembangan dalam sektor energi ini. Menurut Tim Riset McKinsey&Company bahwa data telah menunjukkan realitas yang memprihatinkan dimana cadangan minyak telah berkurang dari 5,6 miliar barel pada tahun 1992 menjadi 3,6 miliar barel pada saat ini.

Meskipun para ahli di bidang industri melihat potensi yang tinggi pada sektor sumber daya di Indonesia, tapi sejumlah tantangan masih menghadang. Rezim fiskal untuk sumber daya konvensional di Indonesia masih merupakan salah satu yang paling memberatkan di dunia.
Hal ini berakibat terhadap berkurangnya daya tarik Indonesia di mata perusahaan lokal maupun asing dibandingkan di negara-negara lain.

Indonesia perlu mempertimbangkan pemberian insentif secara selektif pada proyek eksplorasi dan pengembangan baru di sektor migas. Malaysia telah berhasil melakukan hal serupa selama beberapa tahun. Sebagai contoh, kontrak baru yang berbasis risk-sharing (berbagi risiko) mampu menarik berbagai perusahaan baru untuk bergabung dalam aktivitas pengembangan cadangan energi.

Untuk mengatasi masalah penurunan produksi, Indonesia perlu melakukan tiga hal yaitu:

1. Menciptakan insentif tambahan untuk eksplorasi dan pengembangan energi non-konvensional;
   
2. Menegakkan semua kontrak hukum dan memperjelas peraturan pelaksanaan;
   
3. Menangani kasus korupsi di seluruh lini sistem.
   

4. Mengakselerasi Pembuatan ‘Cetak Biru’ Infrastruktur Gas Nasional


Indonesia pernah menjadi pelopor ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) di era 1970-an dan memproduksi gas yang melebihi kebutuhan pasar dalam negerinya. Indonesia terus melanjutkan ekspor LNG dari fasilitas LNG yang terkenal, seperti Arun, Bontang, dan Tangguh. Apabila melihat kedepan, proyek-proyek utama Hulu di Indonesia juga berada pada sektor gas, seperti misalnya, Donggi Senoro Indonesia Deepwater Development (IDD), Jangkrik, dan Masela.

Gas alam jelas memiliki peran penting untuk masa depan energi Indonesia. Selama dua dekade terakhir, tidak ada ladang gas darat (onshore) baru yang secara signifikan telah dikembangkan untuk menggantikan ladang gas yang menurun produksinya di Jawa Barat, Sumatera Tengah dan Selatan. Sementara itu gas alam diproduksi di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Saat ini gas tersebut tidak dapat memasok kebutuhan di Pulau Jawa karena kurangnya infrastruktur transmisi termasuk defisit jaringan pipa dan terminal regasifikasi. Sejalan dengan menurunnya sumber gas lokal di Jawa dan Sumatera Selatan, Indonesia akan membutuhkan infrastruktur regasifikasi LNG baru di Jawa dan Bali, bersama dengan jalur pipa transmisi untuk menghubungkan pasar utama di Jawa dengan sumber gas di Indonesia bagian timur. Untuk memenuhi semua ini, investasi yang dibutuhkan akan mencapai sekitar $2 miliar.

Mengakselerasi ‘cetak biru infrastruktur gas’ untuk Indonesia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

5. Memperbarui Kilang Lama Secepat Mungkin



Lima kilang minyak dan gas utama Indonesia mengalami kerugian sekitar $1 miliar per tahun mengacu pada harga pasar saat ini. Seandainya kilang-kilang ini dioperasikan dengan sempurnapun, kelima kilang tersebut masih akan mengalami kerugian dengan nilai yang hampir sama. Penyebabnya adalah konfigurasi teknis kilang tersebut pada saat dibangun yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia pada saat ini.

Sejumlah faktor seperti usia kilang, teknologi yang masih sederhana, dan fakta bahwa kilang didesain pada saat itu untuk minyak mentah Indonesia yang berupa sweet and light crude oil, konfigurasi kilang-kilang ini tidak lagi sesuai untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Alhasil, harga bensin dan diesel dari kilang-kilang tersebut jauh lebih mahal untuk diproduksi dibandingkan dengan harga produk impor.

Pembaharuan kilang yang ada lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan alternatif untuk membangun kilang baru. Hal ini berpotensi meningkatkan produksi bensin dan solar dua hingga tiga kali lebih besar untuk investasi yang sama. Keuntungan ekonominya akan jauh lebih tinggi daripada proyek greenfield karena memanfaatkan infrastruktur dan lahan yang sudah ada. Pembaharuan ini memiliki potensi untuk menjadi proyek yang bernilai sangat tinggi bagi negara. Selain itu, terdapat pula potensi untuk menggandakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) domestik.

6. Meningkatkan Mutu Jaringan Distribusi Bahan Bakar


Indonesia memiliki salah satu rantai pasokan produk bahan bakar yang paling kompleks di dunia karena kondisi geografis (negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau) dan sebaran penduduknya. Negara juga bergantung pada impor bahan bakar jadi dari pasar regional dan kemungkinan akan terus membutuhkan impor di tahun-tahun mendatang. Indonesia dirasa perlu melakukan investasi secara agresif untuk meningkatkan jaringan infrastruktur bahan bakar, serta fasilitas penyimpanan dan armada tanker demi memastikan keandalan dan efisiensi pasokannya.

Dengan latar belakang tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan tiga hal yaitu:

1. Melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas penyimpanan guna memperoleh keuntungan dari peluang blending dan trading; dan pada saat yang bersamaan juga mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga;
   
2. Meneruskan penggunaan teknologi canggih seperti gantry otomatis yang memiliki throughput tinggi, serta manajeman operasi terpusat dengan data real-time;
   
3. Mengambil keuntungan dari lokasi geografis dan menjadi pusat alih muatan (trans-shipment hub) dan perdagangan migas, mengikuti jejak Singapura dan Johor.
   

7. Investasi Pada Energi Terbarukan



Bauran bahan bakar (fuel mix) yang direncanakan di Indonesia dirancang untuk mencapai produksi berbiaya termurah dengan memaksimalkan persentase batubara dan gas dalam bauran tersebut. Kontribusi batubara dan gas diproyeksikan untuk mencapai 84% dari total produksi listrik di tahun 2017. Namun terdapat pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi dari energi terbarukan dalam fuel mix Indonesia, khususnya dengan geothermal, hidro, dan biomassa.

Potensi geothermal diperkirakan akan mencapai 27 GW dibanding kapasitas terpasang saat ini yang sekitar 1 GW, sedangkan potensi yang belum dimanfaatkan pada hidro di Indonesia sekitar 70 GW. Tenaga surya memiliki potensi yang lebih rendah, namun masih menjanjikan, khususnya di Indonesia bagian timur.

Sejumlah teknologi ini, termasuk biomassa, masih membutuhkan pengembangan teknologi lebih lanjut sebelum mencapai tingkat ekonomis (economically viable). Energi terbarukan lain seperti tenaga surya masih belum kompetitif dalam skala besar dan untuk mencapai paritas grid (grid parity), namun bisa menjadi pilihan ekonomis untuk pembangkit listrik yang tersebar dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan distilat yang sangat mahal (keduanya memiliki biaya energi yang disetarakan di kisaran 2.300 - 2.500 Rupiah/kilowatt).

Energi geothermal telah kompetitif di beberapa kawasan, namun kenaikan tarif atas kebutuhan geothermal perlu disepakati guna memberi insentif kepada produsen hulu untuk berinvestasi, dan perlu dibarengi juga dengan upaya percepatan lisensi dan perizinan. Guna mendorong adopsi teknologi energi terbarukan secara aktif, pemerintah dapat memperkenalkan feed-in-tariff per wilayah dan mempercepat penerbitan lisensi dan perizinan.

8. Investasi Pada Gas Untuk Transportasi


Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong pertumbuhan yang signifikan pada kendaraan transportasi di kota-kota besar Indonesia. Hal ini menyebabkan ekspansi yang signifikan atas subsidi bahan bakar karena kendaraan tersebut mengonsumsi bensin dan solar serta menyebabkan polusi udara di perkotaan. Penggunaan compressed natural gas (CNG) untuk kendaraan adalah pilihan yang menarik yang dapat mengurangi subsidi dan meningkatkan kualitas udara.

Hal ini telah berhasil diimplementasikan di beberapa kota di Asia, termasuk New Delhi, Mumbai, dan Bangkok. Di Indonesia, hal ini akan membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan beberapa elemen diantaranya:

1. Insentif ekonomi bagi konsumen, produsen, dan pemasar, yaitu diperlukannya penentuan harga optimal untuk solar agar konsumen dapat memulihkan investasi yang mereka keluarkan dengan mengonversi kendaraan dalam kurun waktu 12 bulan;
   
2. Produsen dan pemasok mendapatkan laba investasi yang memadai;
   
3. Pemasar mendapatkan margin yang sesuai;
   
4. Dukungan peraturan yang mewajibkan kendaraan transportasi untuk beralih menggunakan CNG; dan
   
5. Menyiapkan infrastruktur penting yang memungkinkan pemasangan converter kit dan pompa bensin untuk mengisi bahan bakar di lokasi yang mudah terjangkau.
   

Indonesia juga perlu mematok target untuk mengonversi sekitar 250.000 kendaraan umum dalam lima tahun mendatang. Diperkirakan langkah ini dapat menghemat subsidi negara hingga $2 miliar.

9. Mempromosikan Kendaraan Listrik Di Kota-Kota Besar



Kendaraan listrik (electric vehicles atau EV) dinilai dapat menghasilkan pengaruh yang signifikan sebagai salah satu opsi transportasi darat. Hal ini didasarkan pada efisiensi energi yang unggul, dampak lingkungan yang positif dan potensi bisnis yang mendukung. EV sangat relevan bagi masyarakat yang memiliki banyak jarak tempuh per tahun namun terbatas di perkotaan.

Taksi adalah salah satu contoh yang bagus karena menempuh ribuan kilometer per tahun, namun masih berada dalam jangkauan yang dekat dengan stasiun pengisian. EV juga memiliki emisi karbon dioksida yang jauh lebih rendah, dan beremisi nol untuk polutan lainnya (nitrogen oksida, sulfur oksida, partikel). EV sangat dimungkinkan sebagai bentuk transportasi alternatif di kota-kota besar seperti Jakarta yang berpenduduk sangat terkonsentrasi dan memiliki proporsi tinggi untuk perjalanan jarak pendek.

Dengan kemajuan teknologi baterai terbaru, kini kinerja, keamanan dan biaya baterai telah menjadi lebih terjangkau. Karena sistem subsidi yang kurang efisien di Indonesia, peralihan ke EV akan membantu mengurangi beban subsidi (mobil akan lebih hemat energi dengan menggunakan tenaga listrik, bukan solar/bensin). Potensi penghematan subsidi adalah sebesar Rp 800 miliar untuk setiap lot 100.000 kendaraan yang dikonversi dari bensin atau solar ke listrik.

10. Membangun Kapabilitas Dan Pemimpin Lokal Yang Handal



Indonesia adalah pemimpin energi di masa lalu. Sebagai contoh, pembangunan sistem Production Sharing Contract untuk mengembangkan sumber daya hulu dan didirikannya fasilitas ekspor LNG terbesar di dunia pada era 1970-an.

Di masa mendatang, teknologi, kapabilitas, dan pemimpin adalah faktor utama untuk memenangkan persaingan. Sebagai contoh, Indonesia memerlukan akses teknologi yang lebih mutakhir serta para ahli teknis guna meningkatkan produksi di ladang yang telah siap dengan menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Improved Oil Recovery (IOR).

Hal ini serupa dengan teknologi non-konvensional seperti Coal Bed Methane (CBM) dan ekstraksi shale gas. Peningkatan mutu kilang membutuhkan kemampuan eksekusi proyek berskala besar yang belum pernah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Teknologi batubara baru, termasuk clean coal dan coal-to-liquids memiliki potensi untuk memperbarui kembali industri ini.

Dalam merancang kebijakan tentu akan ada banyak opsi pilihan yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang dipilih tentulah kebijakan yang benar-benar dirasakan kebermanfaatannya dan keberlanjutannya untuk masyarakat dan juga Indonesia pada masa depan nanti (sustainable).