Kebijakan rasis pernah terjadi di jaman Presiden Soekarno.Tepatnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10/1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno yang berisi tentang larangan orang Tionghoa berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah),dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga pribumi Indonesia.

Peraturan yang diberlakukan mulai 1 Januari 1960 itu,serta merta mematikan para pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa.Lebih jauh lagi,menggoncangkan sendi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia,karena saat itu UU Kewarganegaraan tahun 1958 belum dilaksanakan,sehingga membuat kebingungan mana yang warga asli dan warga asing maupun aseng.

Orang Tionghoa tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang,namun dilarang tinggal di tempat tersebut.Penguasa milter dengan sewenang wenang mengusir warga Tionghoa.Mereka yang diusir,bukan hanya orang Tionghoa asing,tetapi juga orang-orang Tionghoa yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 1946 telah menjadi warga negara dan turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.



Di beberapa tempat penerapannya dipaksakan dengan kekuatan militer,tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang,namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut.Di basis wilayah Jawa Barat seperti Curut,Cibadak,dan Cimahi hal ini memakan korban.Di Cimahi,Jawa Barat contohnya,terjadi pengusiran orang Tionghoa dan Tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa.Sungguh miris..



Dampak dari kebijakan ini,ada 136 ribu lebih warga Tionghoa menuju daratan Tiongkok,setelah Pemerintah RRT mengirim kapal dan mengundang mereka kembali ke tanah leluhur,ke pangkuan Bapak Kandung.

Menanggapi himbauan Pemerintah Peking,sekitar 199 ribu yang mendaftar,namun hanya 102 ribu yang terangkut ke China menggunakan kapal yang dikirim oleh pemerintah RRT.Ketegangan berkurang setelah Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menemui Presiden Soekarno.



Banyak kisah penderitaan mereka yang pindah akhirnya tidak betah,karena kendala bahasa serta budaya.Merasa tidak betah,mereka berusaha keluar dari daratan Tiongkok dan bermukim di Hongkong.Kisah kisah ini bergulir di Indonesia sehingga menurunkan minat mereka yang ingin pindah,sampai akhirnya surut sama sekali di akhir tahun 1960an.



Pertanyaannya,apakah Bung Karno telah bersikap rasis,serta membudayakan sikap manja,dan termehek-mehek pada rakyat Indonesia?



Padahal beliau memiliki banyak teman atau bahkan menteri-menteri dalam kabinet Pemerintahannya yang berasal dari golongan Tionghoa.



Dalam pidato 1 Juni 1945.Bung Karno telah menekankan makna persatuan philosophische grondslag.Sebagaimana yang Beliau katakan:

…mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju: Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui,yang Ki Bagoes setujui,yang Ki Hadjar setujui,yang Saudara Sanoesi setujui,yang saudara Abikoesno setujui,yang saudara Lim Koen Hian setujui,pendeknya kita semua mencari modus.Tuan Yamin,ini bukan kompromis,tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui.Apakah itu? Pertama-tama,saudara-saudara,saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka,tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang,untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya,untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan...?

Ini bukan kebetulan,bahwa nama Lim Koen Hian–disamping nama Baswedan–disebut berulang ulang oleh Bung Karno dalam pidatonya tentang dasar negara dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki tgl 1 Juni 1945.



Dua nama tersebut bisa menjadi sosok identitas ‘bukan pribumi‘ dalam sebuah bentukan negara baru.Satu keturunan Tionghoa yang akhirnya menjadi roda penggerak ekonomi negara dan satu lagi berasal dari Arab yang memberi berkah nan barokah dari langit bin sakinah mawadah warohmah alhamdulillah.

Tetapi ada kisah yang menarik dibalik pemberlakuan peraturan itu.Rupanya peraturan itu sengaja dikeluarkan ketika Bung Karno di luar negeri dalam lawatan ke Jepang.Saat peraturan itu dikeluarkan,banyak tokoh yang memprotes bahwa peraturan seperti itu tidak bisa keluar dari seorang menteri,tapi harus sebuah produk hukum yang disahkan DPR.

Ketika kembali ke Indonesia,Bung Karno sangat marah dan mengamuk kepada Menteri Rachmat Muljomiseno asal NU,sehingga dalam kabinet yang dibentuk setelah 5 Juli 1959,dia tidak diikutsertakan lagi.Kenapa akhirnya Bung Karno menyetujui,mungkin karena desakan Militer dan Partai-partai Islam.



Pada umumnya perdagangan eceran di daerah pedalaman dikuasai pedagang Tionghoa yang telah berpengalaman turun temurun,serta tidak malas apalagi manja dan suka merengek-rengek,sehingga menyulitkan bagi pedagang pedagang Islam yang baru bermunculan.



Para pedagang Islam yang umumnya berafiliasi dengan NU dan Masyumi merasa sulit bersaing secara sehat,sehingga dengan adanya peraturan itu akan menguntungkan mereka.

Tapi tidak hanya partai partai Islam yang mendesak Bung Karno.Golongan Nasionalis juga meyakinkan Bung Karno untuk berpihak kepada kaum pribumi berdasarkan sejarah penindasan pribumi.Sehingga melihat PP 10/1959,kita tidak bisa meletakkan dalam kacamata kekinian,kita harus melihat sejarah sejak masa penjajahan.

Bagaimana Belanda membagi 3 golongan masyarakat di hadapan hukum,yakni Golongan Eropa,Golongan Indonesia,dan Golongan Timur Jauh.



Belanda menggunakan masyarakat golongan Timur Jauh,khususnya keturunan India,Arab,dan Cina untuk menjadi perpanjangan tangan penjajah untuk menguasai perekonomian rakyat,termasuk disini kekuatan kapitalisme.

Setelah kemerdekaan,pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang Indonesia yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit.Hampir 90% penduduk Indonesia buta huruf dan bodoh.Kaum pribumi pun tidak memiliki modal kuat,rata-rata pemalas,dan tidak berpengalaman,sehingga nyaris tidak mungkin bersaing dengan perusahaan asing dan Tionghoa.



Setelah persetujuan di Konferensi Meja Bundar di Den Haag,Belanda yang salah satu isinya menyatakan bahwa Indonesia akan mengembalikan semua perusahaan asing yang telah diambil alih kepada pemiliknya.Sebagai gantinya untuk memperkuat ekonomi pribumi maka pemerintah Indonesia diberikan hak untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi kepentingan nasional dan “golongan ekonomi lemah”,baik lemah modal maupun lemah mental.

Kelak diluncurkan program ‘Benteng‘untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha pribumi,terutama untuk lisensi impor barang barang komoditi.Program ini akhirnya hanya melahirkan pat gulipat yang disebut ‘Ali Baba‘,yakni antara pengusaha pribumi yang mempunyai akses tapi miskin modal,dengan pengusaha Tionghoa yang memiliki modal.

Pada akhirnya pelaksanaan PP 10 menimbulkan dampak merugikan bagi perekonomian bangsa.Daerah-daerah yang ditinggalkan pedagang Tionghoa mengalami kelangkaan barang barang pokok,sehingga harga membumbung tinggi.

Para pedagang Islam atau koperasi ternyata tidak dapat mengisi kekosongan distribusi yang ditinggalkan pedagang Tionghoa walaupun sudah dibantu kemudahan dana dari pemerintah.Karena semua itu tidak cukup hanya disokong modal duit dan komat-kamit,tapi juga bermodalkan kepercayaan,kejujuran,dan jaringan yang kuat.Demikianlah peraturan yang sangat rasialis akhirnya berakhir miris dan tragis,karena membangun suatu negeri bukan hanya bermodalkan doa,tapi juga usaha dan ketekunan.







Source:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pera..._10_tahun_1959

http://m.republika.co.id/berita/sela...-zaman-sukarno

http://www.jurnalmuslim.com/2016/10/...-nkri.html?m=1



Intinya Kita semua besodara

Jangan lagi ada Pribumi,Peri Gigi,maupun Non Pribumi



Mari Kita bersama2 joget ala hip hop