Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Esti Wijayati mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengevaluasi seluruh aktivitas organisasi Gerakan Pramuka terkait dengan masuknya paham radikal. Termasuk juga mencopot Adhyaksa Dault dari jabatannya selaku Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

“Jadi tidak hanya harus mengganti beliau (Adhyaksa), tapi juga mengevaluasi sejauh mana kegiatan pramuka hingga di sekolah-sekolah,”kata Esti, politikus PDI Perjuangan, saat dihubungi, Senin 5 Juni 2017.

Esti, anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga (Komisi X) DPR, menjelaskan ada sinyal-sinyal masuknya paham radikal itu ke dalam organisasi kepramukaan. Menurutnya, kondisi ini mengkhawatirkan.

“Ada kekhawatiran dalam pramuka, mulai ada sinyal-sinyal masuknya paham yang sesungguhnya tidak sesuai itu masuk di jaringan anak-anak melalui pramuka,” ujarnya.

Kekhawatiran Esti itu sudah disampaikan ke pemerintah pada Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Senin 29 Mei 2017. Rapat itu membahas kebutuhan tambahan anggaran Rp 61,565 miliar pada APBN 2017.

“Dengan melihat berita, menyaksikan videonya, kami dengan tegas mengusulkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengganti Ketua Kwartir Nasional. Usulan itu tidak perlu dikaji lagi karena sudah jelas pernyataan beliau di media massa. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka seharusnya menjaga NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, tetapi kita melihat beliau berpihak atau setuju dengan prinsip yang berbeda dari NKRI,” kata Esti kepada Menteri Imam Nahrawi.

Esti menyatakan semua usulan penambahan anggaran untuk Kwartir Nasional Gerakan Pramuka harus ditunda sampai ada pergantian ketua. Setiap tahun, anggaran APBN untuk Kwarnas Gerakan Pramuka sekitar Rp 40 miliar.

“Saya mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mengevaluasi Gerakan Pramuka,” katanya.

Lalu soal khilafah Islamiyah, Adhyaksa menjelaskan memang ada hadisnya soal itu tapi bukan khilafah yang meniadakan negara, bukan juga khilafah versi Hizbut Tahrir, ISIS, dan sebagainya.

"Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika harus dipertahankan dan dirawat untuk generasi selanjutnya," kata Adhyaksa yang tahun 1999-2002 menjadi Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Adhyaksa Dault mengaku melalui whatsapp (WA) telah minta waktu bertemu dengan Menteri Tjahjo Kumolo.

sumber