Jakarta, HanTer - Isu pergantian Ketua Tim Pemenangan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dinilai wajar oleh Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariadi.

"Seharusnya, dengan modal sebagai petahana dan tingkat kepuasan di atas 70 persen, perolehan suara Ahok-Djarot bisa tinggi," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Namun, kata Ade, perolehan sebesar 43 persen atau cuma mendapatkan sekira 2,6 juta suara, menunjukkan tidak maksimalnya kerja-kerja tim sukses (timses).

"Yang paling menguras energi suara Ahok-Djarot memang isu SARA, kasus Al Maidah, dan attitute (sikap) Ahok. Tapi, sepantasnya timses Ahok-Djarot bisa mengelola itu, supaya minimal margin suara yang diperoleh dengan tingkat kepuasan tidak jomplang," beber mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.

Bila dikalkulasi dari perolehan suara partai pro-Ahok yang terdiri dari PDI-P, NasDem, Golkar, PPP kubu Djan Fariz, dan Hanura, dengan hasil pencoblosan 15 Februari silam, kata Reza, pun tidak sebanding.

"Kalau (perolehan suara) lima partai pendukung digabung, kan mereka mengantongi suara sekitar 57 persen pada Pileg 2014. Faktanya, suara untuk Ahok defisit sekitar 14 persen. Memang timses yang dipimpin Prasetio (Sekretaris DPD PDI-P DKI, Prasetio Edi Marsudi, red) tidak optimal," paparnya.

Peneliti Utama Voxpol Center Research & Consulting itu juga menganggap wajar, bila pada putaran kedua Pilkada DKI, pejabat teras parpol pengusung Ahok-Djarot turun gunung dan lebih aktif menyusun strategi.

"Karena Jakarta masih menjadi poros dan mempengaruhi dinamika politik di daerah," tandas Reza.

Dia pun menyarankan, agar timses Ahok fokus mencari simpatik dari pemilih mengangambang dan peka terhadap dinamika yang muncul.

"Khususnya responsif dengan isu-isu SARA, karena ini berdampak signifikan," ucap jebolan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Sebelumnya, seorang sumber di PDI-P DKI mengungkapkan, posisi Prasetio selaku ketua timses Ahok-Djarot telah diganti.

Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, rapat-rapat pemenangan paslon nomor 2 yang dihadiri partai pengusung Ahok-Djarot, PDI-P, Hanura, PPP kubu Djan Fariz, Golkar, dan NasDem di DPP NasDem, Jl Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin Senin (6/3/2017) tak dihadiri oleh Prasetio. Namun, dari PDIP, diikuti Hasto yang tidak tercantum sebagai tim sukses (timses) dan Bendahara Tim Pemenangan, Charles Honoris.

Padahal, timses yang berasal dari partai lain hadir. Misalnya, Sekretaris Ace Hasan Syadzily (Golkar), Wakil Ketua Wibi Andrino (NasDem) dan Muhamad 'Ongen' Sangaji (Hanura). Sedangkan, perwakilan PPP adalah Humphrey Djemat, kuasa hukum Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Selin itu, batang hidung Prasetio yang juga ketua DPRD DKI tak nampak saat lima parpol pro-Ahok menemui Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), di bilangan MH Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa saat lalu.

Pada momen tersebut, rapat pembahasan strategi putaran kedua Pilkada DKI dilakukan pejabat teras. Misalnya, Hasto, Sekjen DPP NasDem Nining Indra Saleh, Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Suding, dan Ketum DPP PPP Djan Faridz. Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham, berhalangan hadir karena sedang sakit.

Tapi, ada beberapa timses yang hadir. Yakni, Wibi dan Ongen serta Anggota Bidang Kampanye dan Sosialisasi Ahok-Djarot, Bestari Barus.