Rimanews - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah ikut menerima suap proyek e-KTP, saat dia menjadi anggota Komisi II DPR-RI 2009-2012.

"Gue ikut bahas, tapi mana mungkin gue ikut-ikutan (terima suap)," ujar Ahok menjawab pertanyaan wartawan mengenai berita acara pemeriksaan Irman dan Sugiharto yang menyebut seluruh anggota Komisi II menerima suap proyek e-KTP Rp 6 triliun.

Irman dan Sugiharto adalah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah menjadi tersangka korupsi proyek e-KTP dan kasusnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor, Kamis besok.

Dalam BAP Irman dan Sugiharto yang beredar di kalangan wartawan, tercantum sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap e-KTP dengan nominal beragam. Mereka antara lain, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, Agun Gunanjar, Chaeruman Harahap, Taufik Effendi, dan Mustoko Weni, Arif Wibowo, melalui pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Andi Narogong disebut memberikan uang US$ 500 ribu untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR saat itu, dengan perincian, Ketua Komisi II DPR sebesar US$ 30 ribu, tiga orang wakil ketua komisi II sebesar US$ 20 ribu, dan sembilan ketua kelompok fraksi di Komisi II masing-masing sejumlah US$ 15 ribu.

Ahok membantah menerima uang tersebut. "Mana ada, sembarangan saja," ujarnya.