PADANG – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar mengumumkan lembaga itu ditutup mulai Februari 2017 ini. Penyebabnya karena MUI tak memperoleh dana sejak 2015.

Menyikapinya, DPRD Sumbar mengajak lembaga itu dan Pemprov untuk mencari solusi.
“Janganlah sampai lembaga keagamaan tutup hanya karena masalah dana. MUI ini kan lembaga perjuangan. Mari kita bicarakan bersama dan cari solusi,” ujar Ketua Komisi V yang salah satunya membidangi masalah keagamaan, Hidayat, Rabu (8/2).

Hidayat mengakui MUI Sumbar tak mendapat dana dari APBD Sumbar sejak Tahun 2015. Ini dikarenakan sejak tahun itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang adanya anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos) pada APBD Sumbar. DPRD dan Pemprov sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 tetap memasukkan anggaran hibah bansos. Namun selalu dicoret dan tak disetujui Kemendagri.

“Hibah Bansos sejak tahun 2015 belum boleh dianggarkan pada APBD Sumbar karena belanja modal provinsi ini rendah,” tegasnya.

Dia menjelaskan belanja modal Sumbar memang hanya berkisar 20 hingga 22 persen. Sementara pemerintah pusat mengharuskan lebih dari itu. Kemendagri, kata dia, menegaskan selagi belanja modal tak lebih dari 24 hingga 30 persen maka hibah bansos belum boleh dianggarkan.

“Bukan hanya MUI Sumbar saja. Lembaga lain yang biasanya dapat hibah juga tak kebagian dana lagi sejak Tahun 2015,” ujarnya. (aci)

==> http://hariansinggalang.co.id/mui-su...k-cari-solusi/

Pantes gonggong terus, lapar rupanya, biasa disuapin



Kayaknya pembicara-pembicara yg sering merasa dizholimi dan ditindas gini justru gemuk-gemuk ya gan ??




Referensi

Dana Sertifikasi Halal Bisa Capai Rp 240 Triliun

Jakarta - Potensi dana yang terkumpul dari proses sertifikasi produk halal sedikitnya mencapai Rp 240 triliun setiap tahunnya.

Menurut anggota Komisi VIII DPR, M Baghowi, dana tersebut berasal dari 51 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 40 juta di antaranya seperti usaha makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik yang harus mendapatkan sertifikasi halal.

"Empat puluh juta UMKM tersebut harus memiliki sertifikasi halal. Kementerian Perdagangan ikut membantu sebesar Rp 6 juta per UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Artinya, potensinya uang yang terkumpul, yakni Rp 6 juta kali 40 juta UMKM sama dengan sekitar Rp 240 triliun," kata Baghowi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10).

"Berapa banyak dana yang terkumpul kalau sertifikasi halal itu diberlakukan sekali tiga tahun?" imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Sebetulnya, kata Baghowi, kalau ingin menjaga kehalalan sebuah produk, maka yang dibuat adalah rancangan undang-undang (RUU) Tentang Jaminan Produk Haram, bukan Jaminan Produk Halal (JPH).

"Jadi hanya yang produknya tidak halal yang mendapat sertifikasi. Tapi ini Kemenag tidak mau," ujarnya.

Disebutkan, kalau RUU Jaminan Produk Halal disahkan, maka rawan untuk digugat.

"Kalau Rancangan Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal dipaksakan untuk segera disahkan jadi UU sebetulnya akan prematur. Pasalnya, pengesahan UU JPH memerlukan kesiapan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, yakni Lembaga Penjamin Halal di tiap kabupaten/kota, dan provinsi," ujar dia.

Oleh karenanya, dengan segala kekurangan tersebut, ia menyarankan, RUU JPH itu dibatalkan, kalau perlu dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Digagalkan lebih bagus. RUU ini tidak mendukung ketahanan produksi dalam negeri, tetapi mereduksi ketahanan produk dalam negeri," katanya.

==> http://www.beritasatu.com/ekonomi/39...0-triliun.html

Sudah, betul itu, tidak usah jatahin ormas lagi