Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan pidato pada acara DBS Asian Insights Conference 2016 di Jakarta, Kamis (17/11/2016).
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah akan menggandeng swasta untuk turut andil dalam membangun pembangkit dan menjual listrik secara langsung ke masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, banyaknya desa di Tanah Air yang belum teraliri listrik, membuat pemerintah tak mempunyai pilihan lain selain membuka keran keterlibatan swasta ini.

"Ini banyak yang nggak tahu lebih 2.500 desa yang tidak ada listriknya. Ini jadi pemerintah Presiden. 2019 tidak ada desa yang tidak dialiri listrik," ujar Jonan dalam Republika, Kamis (17/11/2016).

Jonan mengakui, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum bisa menjangkau beberapa daerah terpencil dan yang ada di pelosok. Apalagi dari 2.500 desa itu, 2.376 di antaranya berada di Papua. "Kalau hanya dibebankan ke PLN, nggak akan selesai masalah listrik," tambah Jonan.

Untuk mendukung rencana tersebut, Jonan mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas terkait peraturan dan peluang ini.

Kendati demikian, Jonan menegaskan akan tetap melakukan pengawasan dan intervensi kepada swasta agar nantinya harga jual listrik swasta tidak dipatok terlalu tinggi kepada masyarakat. Nantinya, pemerintah yang akan menentukan besaran tarif, agar tak menjadi beban di masyarakat.

ESDM juga akan memberikan kesempatan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor ini.

Listrik yang dihasilkan dari pembangkit yang dibangun investor tersebut nantinya akan langsung disalurkan ke masyarakat tanpa melewati jaringan kelistrikan PLN. Lantaran di wilayah terpencil belum tentu ada jaringan PLN.

Pembangunan listrik di desa menggunakan EBT (Energi Baru Terbarukan) yang merupakan alternatif untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan lebih cepat. Pembangkit EBT tidak memerlukan fasilitas pendukung, seperti pembangunan transmisi dan gardu induk. Sehingga tidak perlu lagi bergantung kepada PLN.

"Investasinya nggak besar, kira-kira untuk 0,1 megawatt itu Cuma USD200 ribu. Silakan kalau minat, datang ke saya, saya akan berikan izin," janji Jonan.

Selain memberikan tarif yang bersaing bagi investor, Jonan juga menjanjikan pemangkasan pengurusan perizinan sektor listrik di Indonesia yang banyak dikeluhkan oleh investor.

Untuk diketahui, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia 2016 yang tercatat naik ke posisi 91 dari sebelumnya 106 memang mendapat apresiasi yang luar biasa. Salah satu penyokong kenaikan peringkat tersebut adalah indikator kemudahan mendapatkan akses listrik yang melonjak 12 poin ke posisi 49 dengan poin tertinggi 81 persen.

Namun sayang, dalam hal waktu dan biaya untuk sebagian prosedur indikator ini tercatat adalah yang paling lama dan mahal dengan rentang satu hari hingga 40 hari kerja.

Untuk prosedur tercepat, atau satu hari, adalah prosedur perizinan untuk inspeksi eksternal oleh PLN, dengan tanpa dipungut biaya. Perizinan termahal tercatat adalah untuk pengajuan aplikasi pemasangan listrik perusahaan dan menunggu persetujuan PLN dengan waktu 9 hari dan total biaya hingga Rp152 juta.

Sementara waktu terlama adalah pemasangan dengan rentang 40 hari yang dikerjakan oleh kontraktor PLN dengan biaya yang tercantum adalah Rp0.

Itu baru prosedur pemasangan listrik. Jonan mengakui, perizinan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia saat ini terdiri dari 25 perizinan dengan lama proses bisa mencapai 256 hari atau hampir satu tahun.

Dengan adanya percepatan di perizinan ini, diharapkan rasio elektrifikasi nasional yang saat ini 88 persen bisa mencapai 95 persen pada 2019. Artinya, pada 2019 tinggal 5 persen wilayah Indonesia saja yang belum berlistrik.

Target 35.000 MW diundur 2025

Atas pasokan listrik 19.000 MW tersebut, Jonan meyakini jumlah sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2019. Oleh karenanya, Kementerian ESDM sepakat tidak mengejar target 35.000 MW sampai 2019, melainkan bisa tercapai di 2025.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar beralasan, program 35.000 MW itu dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen per tahunnya. Sementara, pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir masih di kisaran 5 persen. Maka peningkatan konsumsi listrik tak sebesar perkiraan awal.

Menurut Arcandra, tidak terselesaikannya program 35.000 MW hingga 100 persen pada 2019 tidak akan membuat Indonesia krisis listrik. Tambahan 19.000 MW itu tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, pulau-pulau lain yang selama ini kekurangan listrik juga akan mendapatkan peningkatan pasokan sehingga mengurangi byar pet.

Saat ini, total pembangkit listrik di program 35.000 MW yang sudah selesai dibangun dan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 200 MW atau baru 0,5 persennya. Sebagian besar lagi masih dalam proses pembangunan, dan akan selesai kira-kira 19.000 MW hingga 3 tahun lagi.

Target 35.000 MW sampai 2019 juga terlalu besar, pasokan listrik sebesar itu tak akan terserap seluruhnya pada 2019. Kalau 35.000 MW selesai tepat waktu malah berisiko merugikan PLN. Sebab dalam kontrak jual beli (Power Purchase Agreement/PPA) antara Independent Power Producer (IPP) sebagai pemilik pembangkit listrik dengan PLN sebagai pembeli listrik ada mekanisme Take Or Pay.

Berdasarkan mekanisme itu, PLN harus membayar setidaknya sekitar 80 persen dari kapasitas maksimal pembangkit listrik, meski pasokan yang dipakai di bawah itu. Jadi misalkan pembangkit milik IPP berkapasitas 100 MW, tapi hanya 50 MW yang mengalir karena tak banyak industri yang menyerapnya. PLN tetap harus membayar untuk 80 MW meski pemakaian hanya 50 MW.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-jual-listrik

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pandji Pragiwaksono: Di belakang semua kandidat itu busuk

- Bedakan antara mitos dan faktatentang perawatan wajah

- 5 Tanda hubungan Anda denganpasangan berjalan sehat