Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas peningkatan investasi swasta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7).
Presiden Joko Widodo melarang para menterinya meninggalkan ibu kota Jakarta sepekan ini. Instruksi ini dikeluarkan Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada jajaran menteri lainnya. Para menteri tetap diminta tinggal di Jakarta mulai 25 hingga 29 Juli 2016.

Dikutip dari merdeka.com, pesan lengkap Praktikno kepada para menteri itu berbunyi demikian:

Bapak Ibu Kabinet Kerja yth, Menindaklanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua.

Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Pratikno

Menurut keterangan Pratikno, dalam sepekan ini Presiden Jokowi bakal mengagendakan sidang paripurna kabinet. Sidang paripurna ini wajib dihadiri seluruh menteri.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP membenarkan instruksi itu. "Iya benar (informasi itu)," ujarnya.

Apakah instruksi ini terkait dengan rencana perombakan kabinet? Johan tak menjelaskan alasan lain.

Wacana perombakan kabinet kembali mencuat beberapa minggu terakhir ini setelah Partai Golkar menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Presiden Jokowi juga terus-menerus memantau kinerja para pembantunya. Beberapa menteri sempat dipanggil Jokowi ke istana, Jumat (22/7/2016) dari siang hingga sore hari.

Para menteri yang dipanggil hari itu yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoelyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Evaluasi tidak selalu berujung pada pergantian atau pergeseran. Tidak selalu itu. Evaluasi itu bisa juga dalam rangka menilai kinerja menteri A, B dan C. Sudah bagus ini, kurang ini, perlu berbaikan itu," ujar Johan seperti dilansir Kompas.com.

Jokowi pernah merombak lima pos menteri plus sekretaris kabinet pada 12 Agustus tahun lalu, menjelang setahun masa pemerintahannya.

Perombakan jilid pertama ini memasukkan Darmin Nasution sebagai Menko Ekonomi, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Thomas Lembong Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Perombakan kabinet jilid I bisa dibilang lebih diwarnai hasil evaluasi performa menteri, ketimbang alasan politis.

Dan kini, isu perombakan kabinet ditanggapi beragam parpol sesuai kepentingan masing-masing. Ada yang terus mendorong adanya perombakan sektor tertentu, ada yang telah menyiapkan kadernya, ada pula yang tak peduli adanya reshuffle.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...akarta-ada-apa

---