Menurut pandangan saya sebagai berikut:

1) KC Trobosan baru moda transportasi untuk mewujudkan mimpi Megapolitan City Jakarta Bandung. sehingga secara strutural merubah tata ruang dan prilaku berkendara masyarakat yg akan melakukan perjalanan Bandung-Jakarta pp. Juga mengurangi arus kendaraan pribadi yg menggunakan toll yg selalu membawa macet di pintu keluar masuk toll dan yg akhirnya mengurangi kemacetan dalam kota. Transportasi komuter dalam kota pun akan mendapat manfaat dengan banyaknya orang menggunakan transportasi umum dalam kota, tidak membawa kendaraan pribadi yang selama ini menjadi sumber kemacetan utama di Bandung;

2) KC ini, pertama di Indonesia, bukan hanya akan menjadi sarana transportasi tapi sekaligus objek wisata karena buat kebanyakan orang Indonesia yang senang hal-hal yang baru. Maka KC pasti banyak penumpangnya, apalagi musim liburan sekolah dan hari raya. Bandung akan sangat diuntungkan karena menjadi kota tujuan akhir, apalagi diujung penghentiannya sudah direncanakan oleh Walikota dan Gubermur dibuat kota baru dan objek wisata, pastilah sangat sempurna kehadiran KC;

3) KC dalam perspektif alih teknologi dan pengalaman yang sulit didapatkan paling tidak dalam sepuluh tahun apabila pembangunan KC yang jadi polemik ini dihentikan. Momentum ini tidak bisa dinilai hanya dengan besarnya anggaran sekarang, kekhawatiran akan lemahnya analisa masalah dampak lingkungan ( amdal ) dan faktor keselamatan yang seharusnya sudah selesai jauh hari dan bukan hanya menjadi syarat adminstrasi tapi telah masuk dalam dokumen rancang bangun yang disiapkan pihak perusahaan.
Tiongkok membangun KC ribuan KM, apa masih diragukan; termasuk daerah rawan gempa, longsor dan salju, saya kira tidak perlu, kita serahkan kepada insinyur kita untuk memghitung 'safety factor'nya;

4) Sumber pendanaan KC tidak menggunakan APBN, tetapi murni proyek PT. Kereta Cepat Indonesia Cina ( PT. KCIC ) kerjasama antar pihak swasta yaitu perusahaan dari Tiongkok sahamnya 40% dan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia ( Sahamnya dimiliki BUMN) sahnya 60 %. Pihak manajemen pasti telah menghitung nilai ke-ekonomi-an proyek ini, untuk apa dibangun jika harus rugi dan tidak layak serta akan menghancurkan reputasi dan menjatuh nilai saham merekka dibursa. Saya kira tidak mereka ingin membangun 'lagecy' di Tatar Parahyangan Jawa Barat, yang diyakini pula diciptakan oleh Tuhan ketika sedang tersenyum;

5) Terkait dengan aksebilitas ke Jawa Barat, melalui pembangunan Bandara Internasional Kertajati sudah tertunda sepuluh tahun, saya saksi sejarah, setelah ijin prinsip keluar. Ternyata Pemerintah dan DPR waktu itu mengatakan tidak boleh menggunakan APBN sementara Bandara di Provinsi lain dibangun dan diperluas, inilah ketidak adilan yg bg kami warga Jabar dirasakan. 
Jika mau tahu mengapa Kertajati terlambat dan tidak bisa menggunakan APBN waktu itu; tanya saja kpd Kemenhub dan Angkasa Pura II, mereka ingin Bandara Soekarno Hatta yang diperluas karena lebih mengutungkan. Walaupun kemacetan di sana bukan hanya didarat, malah diudara saja sudah macet dan Bandara di Provinsi lain yang dibangun dengan APBN itu sebagian ternyata sepi dan mubazir. Ketika ada pihak swasta mau membangun KC dan didukung Konsorsium BUMN yang telah diletakkan batu pertamanya pleh Presiden Jokowi masih saja diributkan. Saudara menghadang, kami sekarang menantang. Bandung dan Jabar akan bergerak dan mendukung KC ini harus tetap dilanjutkan;

6) Lebih celaka lagi kumpulan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI yang dipimpin oleh Ketuanya Irman Gusman melakukan Sidang Paripurna Khususi untuk membahas KC yang dibangun swasta di Jawa Barat. Ini gagal memahami fungsi 'senator' sebagaimana UUD'45, setiap anggota DPD mewakili Daerahnya. Dalam kaitan ini harusnya DPD dari Jabar hanya menyampaikan ada aliran dana investasi dan pembangunan swasta di Daerahnya, sudah cukup. Apanya yang harus ditolak pleh DPD, karena kurang pekerjaan dan tidak kreatif jadi mengurus sesuatu yang bukan kewenangannya. Saran saya kepada Presiden tidak usah ditamggapi penolakan KC oleh DPD itu, go ahead Mr. Preaident Jokowi;

7) Hari ini, 2 Februari ada Diskusi Publik di Kawasan Gedung DPR RI yang menjadi Keynote Speach adalah Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah. Sungguh menyedihkan lagi-lagi telah terjadi gagal paham, harusnya DPR itu bukan lembaga diskusi; apa mau mengambil alih peran perguruan tinggi, jalankan saja fungsi legislasi dan pengawasan kok malah diskusi dengan aktivis dan pengamat masalah KC yang seharusnya sudah tuntas di Komisi VI karena ada BUMN yang memiliki saham dalam konsorsium yang dibentuk. sungguh pekerjaan ecek-ecek dan teralu teknis jabatan Pimpinan DPR membahas soal teknis yang duitnya juga bukan dari APBN. Dasar politisi aktivis yang tidak paham kelembagaan negara yang kami tengarai bermaksud menggagalkan KC.

8) Kesimpulan saya, menghadapi perlawanan yang sembrono terhadap pembangunan KC ini Presiden harus bersikap tegas saja. Jika masih ada kementerian dan lembaga di Pemerintahannya yang masih 'main-main' sikat sajalah, demi kewibawaan Presiden dan kelanjutan pengembangan infrastruktur KC dan Pengembangan Kawasan dalam koridor Megapolitan City Jakarta Bandung ini, kami bersama Bapak Presiden.

Bandung, 2 Februari 2016
Salam Ahmad Adib Zain
Warga Bandung, Jawa Barat