Rimanews - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti silang pendapat dengan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Sutiyoso terkait pengampunan atau amnesti kepada kelompok bersenjata sipil Aceh, Nurdin Ismail alias Din Minimi dan 20 anggotanya.

"Apa haknya Kepala BIN memberikan amneati. Apa dasar hukumnya?" kata Badrodin, saat dikonfirmasi wartawan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Badrodin menegaskan Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan amnesti. "Yang memberikan amnesti siapa, dasarnya apa. Kan yang bicara undang-undang itu, amnesti itu ketentuan undang-undang, dan Presiden yang mempunyai kewenangannya," ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, pengampunan diberikan apabila sudah dilakukan proses hukum. Hingga saat ini, Badrodin mengaku belum ada penyerahan kelompok yang melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI dan masyarakat serta melakukan perampokan. "Ya kalau dari perspektif polisi kalau dia belum diserahkan ke polisi dia masih pelaku belum tertangkap," ujarnya.

Secara terpisah, Sutiyoso mengatakan, Pemerintah wajib memberikan pengampunan mengacu kepada hasil kesepakatan MoU Perdamaian Helsinki. "Memang bila merujuk perjanjian damai MoU Helsinki, semua mantan anggota GAM mendapatkan pengampunan pemerintah," kata dia, di kediaman Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (29/12/2015).

Sutiyoso pun mengatakan permintaan Din Minimi agar Pemerintah Provinsi Aceh menyejahterakan rakyat sebagaimana janji politik Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf saat kampanye Pilkada 2012 adalah sebuah kewajaran dan sangat rasional. "Ini permintaan yang wajar dan baik," ujar mantan Gubernur DKI itu.

Update : Nuruddin Lazuardi
Sumber : Rimanews

http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20151229/253037/Kapolri-Sutiyoso-Tidak-Punya-Hak-Beri-Pengampunan-Din-Minimi

Rezim paling gaduh sepanjang sejarah manusia modern....setelah kemaren menko vs wapres; sekarang kapolri vs. kepala bin. Seru juga kalo perang antara polri dan bin meledak secara bombastis