JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan sementara Taufiquerahman Ruki.

Berdasarkan pengalaman, laporan dirinya atas kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di APBD-P 2014 tak juga ditindaklanjuti oleh KPK.

"KPK sekarang, Pak Ruki lho ya, waktu saya datang antar lapor UPS kagak ditanggapi. Saya lapor ke Bareskrim baru cepat (ditindaklanjuti). Nah ini kasus (pengadaan lahan) Sumber Waras cepet banget tek-tok-nya," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015).

Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada akhir Agustus lalu. Kemudian, kata Basuki, KPK langsung meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi.

Setelah empat minggu, BPK merampungkan audit investigasi dan menyerahkannya kepada KPK. Kini, KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus tersebut.

"Wah saya juga curiga begitu lho," kata Basuki. (Baca: BPK Temukan Enam Penyimpangan Pembelian Lahan RS Sumber Waras)

Meski demikian, Basuki meyakini masih banyak pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK yang memiliki hati nurani. Pembentukan KPK, kata dia, dilatarbelakangi karena ketidakpercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan dan kepolisian.

Sehingga ia berharap KPK terus profesional menjalankan tugasnya. (Baca: Ahok Tuding Ada Oknum Pimpinan KPK yang Berniat Kriminalisasi Dirinya )

Adapun pembelian lahan RS Sumber Waras terindikasi kerugian daerah mencapai Rp 191 miliar. Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada APBD-P 2014.

Basuki juga sebelumnya direncanakan turut serta menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Dialog Nasional Manajemen Pengendalian Gratifikasi "Berbeda Untuk Berubah".

Diskusi itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan KPK pada Kamis (10/12/2015) esok. Namun, undangan terhadap Basuki dibatalkan secara mendadak. (Baca: Ahok Duga Pembatalan Dirinya di Acara KPK karena Kasus Sumber Waras )