’’Biaya itu di luar tarif izin yang harus dikeluarkan. Kalau ditanya uang itu lari ke mana, saya tidak bisa menyebut satu pihak. Tetapi dipastikan masuk ke orang yang memang punya kuasa,” bebernya.

(Siapa yang punya kuasa di Bandarlampung kalau tidak Walikota 1/2 dewa?)

Menurut dia, setiap satu tempat usaha minimal Rp100 juta. ’’Itu di luar biaya resmi ya,” ujarnya. Meski demikian, ia enggan menyebutkan pengusaha mana saja dan setor ke siapa. Dia memastikan setiap tempat usaha itu pasti melakukan hal sama. Memang jika ditanyakan ke para pengusaha, pastinya membantah hal ini. (bayangkan 1 izin minimal 100juta, di sekitar zainal pagaralam ada lebih dari 200 ruko dan tempat usaha yang mungkin beda peruntukan alias harus bayar uang lebih minimal 100juta X200ruko = 20Milliar)

Perda Perizinan? Tentu Saja Bandar Lampung Membutuhkan, Alasannya?
Harian Tribun Lampung 2 Pebruari 2015

hingga saat ini Kota Bandar Lampung belum memilik payung hukum berupa perda yang mengatur tentang proses perizinan di Bandar Lampung, karena masih menggunakan peraturan wali kota.
SUMBER : HARIAN TRIBUN LAMPUNG