RMOL. Konstitusi Indonesia secara gamblang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi nyatanya saat ini, pemerintah tidak mau mengindahkan amanat yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Mahrawa saat diskusi Forum Senator untuk Rakyat bertema 'Ekonomi PHP Nyatanya PHK' di resto Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat (Minggu (6/9).

"Hari ini pemerintah malah menjauhi konstitusi itu. Lapangan kerja yang dijanjikan di kampanye dan Nawacita Jokowi waktu pilpres tak terbukti. Ini jadi nawasiksa karena PHK (pemutusan hubungan kerja) di mana-mana," jelasnya.

Menurut Faisal, tingginya angka pekerja dan buruh yang telah dirumahkan saat ini perlahan akan membuat stabilitas politik di ambang bahaya.

"Negara tidak hadir saat warganya kehilangan pekerjaan. Ini situasi krisi ekonomi dan sosial yang bisa berdampak ada instabilitas politik," tegasnya. [wah] 

http://m.rmol.co/news.php?id=216254

Nawacita? Coba tanya Jokowi nawacita apa aja. Dijamin gak tau