SURABAYA, KOMPAS.com - Proses pembangunan sebuah apartemen bernama "the Frontage" di Surabaya dihentikan. DPRD Jawa Timur menilai, pembangunan apartemen di atas lahan aset Pemprov Jatim itu sama saja menjual aset Pemerintah.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Rabu (9/9/2015) sempat melakukan sidak di lahan tempat dibangunnya apartemen di Jalan Ahmad Yani. "Kami minta segera dihentikan, ini menyalahi aturan, jika sampai tujuh hari ke depan tidak dihentikan, kami akan segel proyek ini," kata Ketua Komisi C Thoriqul Haq. 

Menurut Thoriqul, hingga saat ini, belum ada kejelasan soal konsep hukum pembangunan apartemen oleh BUMD Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU) itu. "Yang jelas, di brosur pemasaran apartemen disebut bahwa apartemen yang dijual berstatus hak milik atas satuan rumah susun atau "strata title". Kami khawatir ada persoalan hukum di kemudian hari," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

PT PWU, menurut dia, belum menjelaskan bagaimana status hukum pembangunan apartemen tersebut. "Jika tukar guling, bagaimana konsepnya, jika tidak bagaimana solusinya? Kita pernah undang direksinya juga tidak datang," ujar dia. 

The Frontage dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan biaya sebesar Rp 1,5 triliun. Superblok tersebut dibangun bekerjasama dengan perusahaan kontraktor milik negara PT Waskita Karya. Lokasi apartemen tersebut dinilai strategis, saat proses pembangunan masih dalam tahap pemasangan tiang pancang, ratusan kamar pun sudah terjual. Sebanyak 234 kondotel bintang tiga yang tersedia sudah ludes terjual. Sedangkan 172 kondotel bintang empat, separuhnya sudah terpesan. 

http://regional.kompas.com/read/2015/09/10/09100091/Lahan.Pemprov.Surabaya.Jadi.Apartemen.Mewah.DPRD.Jatim.Mengancam

Wah pegimane nih pemprov surabaya