Kalangan Investor Tak Percaya Koalisi Merah Putih



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai DPR menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Mereka memprediksi, kebijakan-kebijakan presiden mendatang, Joko Widodo atau Jokowi, akan dihambat oleh DPR.

Seorang investor saham, Alex Marco mengatakan, dua keputusan politik yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor domestik maupun asing adalah pengesahan UU Pilkada yang meniadakan pilkada langsung dan dominasi partai KMP di DPR.

Dari keduanya, yang paling tidak disukai oleh investor adalah dominasi KMP di DPR. Apalagi, kisruh UU Pilkada cenderung mereda karena Presiden SBY telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU atau perppu yang mengembalikan pilkada langsung.

Menurut Alex, dominasi KMP di DPR menimbulkan dugaan bahwa program-program Jokowi akan dijegal. "Nanti, program-program Jokowi yang harus melalui DPR, bisa dijegal oleh DPR. Akhirnya enggak bisa jalan," katanya Jumat (3/10/2014).

"Kami tidak percaya kepada KMP. Keputusan di DPR itu kepentingan partai saja, bukan kepentingan rakyat, walau mereka mengatasnamakan rakyat," ucapnya.

Data menunjukkan, setelah politisi Partai Golkar Setya Novan terpilih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019, Kamis (2/10), indeks harga saham gabungan (IHSG) terpuruk 2,73 persen ke level 5.000,81 atau yang paling dalam sejak sejak Mei 2014.

Keterpurukan terjadi karena para investor asing hengkang setelah melepas sahamnya senilai Rp 1,6 triliun. Sementara seusai DPR menetapkan UU Pilkada yang menghapus pilkada langsung, Jumat (26/9), IHSG melemah 1,32 persen atau 68,81 poin menjadi 5.132,56.

Kondisi yang sangat berbeda terjadi seusai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Jokowi sebagai pemenang pilpres, 23 Juli lalu. Saat itu, IHSG menguat 0,69 persen atau 35,31 poin ke level 5118,83.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menjelaskan idenya untuk mendatangkan investasi. Di antaranya, perbaikan regulasi di bidang investasi sehingga akan lebih banyak investor yang datang ke Indonesia.

"Misalnya masalah kecepatan perizinan. Artinya regulasi di daerah di kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus satu garis sama," kata Jokowi sesuai menerima Menlu Canada John Baird, Agustus lalu.

Saat itu, Baird menyatakan Kanada tertarik untuk berinvestasi di bidang transportasi dan infrastruktur.

Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI), Reza Priyambada menjelaskan, pelemahan IHSG terjadi karena banyaknya sentimen negatif, mulai dari menguatnya yen Jepang hingga pelemahan laju sejumlah bursa saham global setelah rilis data ekonomi AS dan Eropa yang menunjukkan penurunan.

"Juga pemberitaan yang bernada negatif terhadap pimpinan DPR," kata Reza, Jumat.

Walau WKSI mengesampingkan pengaruh politik tergadap pasar, Reza melihat secara psikologis, dinamika politik mempengaruhi mood pelaku pasar untuk bertransaksi hingga IHSG tidak mampu melanjutkan kenaikannya.

Ketika IHSG sempat menghijau, Reza tak melihatnya karena faktor perppu yang diterbitkan Presiden SBY untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke rakyat.

"Mungkin ada juga imbas dari politik. Kami telah mencoba mengesampingkan sentimen politik. Namun, saya dan tim melihat ini tahun politik, bagaimanapun, tentu ada imbas dari politik," ujar Reza.

Analis PT Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya mengatakan, sentimen negatif dari kondisi politik dalam negeri sudah cenderung kecil.
Melemahnya IHSG belakangan ini, menurut William terjadi karena nilai tukar rupiah tidak kunjung membaik dan kebutuhan serta pengeluaran dolar AS cukup kuat. "Investor harus jeli, jangan terpengaruh berita yang membuatnya menjadi panik," katanya.
Sumber


Gerakan Anti Memilih Gerindra,PKS,PAN,PPP,Golkar dan Demokrat di Tahun 2019!!
https://www.facebook.com/groups/711445705612845/